Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terlalu ambisius, Jokowi harus berkaca pada kegagalan program SBY

Terlalu ambisius, Jokowi harus berkaca pada kegagalan program SBY Jokowi menanam padi di kalimantan. ©Setpres RI/agus s

Merdeka.com - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden Joko Widodo dianggap masih lemah. Pasalnya, target program dalam rancangan tersebut dipatok sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Peneliti Senior CORE Indonesia, Mohammad Faisal di Jakarta. Menurutnya, Jokowi tidak bercermin pada target presiden sebelumnya yang gagal.

"Tingkat RPJM 2015-2019 dipatok sangat tinggi. Kalau sangat optimis apa pemerintah sudah pertimbangan dengan target yang tahun sebelumnya banyak meleset," kata Faisal di Jakarta, Rabu (21/1).

Dia menuturkan, teknis penyusunan RPJMN 2015-2019 juga masih karut-marut. Sebab, banyak pihak yang sulit mencerna tujuan pembangunan pemerintah.

"Teknis penyusunan, RPJM semestinya bisa jadi acuan yang mudah bagi berbagai kalangan, bukan hanya pemerintah pusat. Sampai saat ini RPJM seolah-olah milik Bappenas saja, kalau sudah masuk ke departemen teknis susah jalannya," jelasnya.

Faisal melanjutkan, dalam rancangan tersebut juga tidak terdapat solusi kuat. Sehingga tidak ada keterkaitan antara masalah dan penyelesaian

"Misal pengendalian inflasi hanya diberikan kebijakan di BI, harusnya dari segi pemerintah (kendalikan impor pangan)," tegasnya.

Untuk itu, atas hasil riset, pihaknya menyarankan agar Jokowi melakukan revisi RPJMN 2015-2019. "Harus ada revisi di RPJMN, antar buku harus sinkron, RPJMN susah diimplementasikan kementerian," terangnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud akan Lanjutkan Program Jokowi, Ini Contohnya

TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud akan Lanjutkan Program Jokowi, Ini Contohnya

Roby menilai, Mahfud MD menguasai materi debat cawapres

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan

Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan

Sebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi soal Banjir di Demak-Kudus: Kementerian PUPR Kerja Siang Malam Tutup Tanggul Jebol

Jokowi soal Banjir di Demak-Kudus: Kementerian PUPR Kerja Siang Malam Tutup Tanggul Jebol

Sebanyak enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3).

Baca Selengkapnya
Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Jokowi Semringah, Baru 8 Tahun Nasabah Mekaar Sudah 15,2 Juta dengan Total Pinjaman Rp800 Miliar

Sejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Akui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik

Akui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik

Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen

Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen

Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN

Jokowi Mulai Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Begini Respons Timnas AMIN

Sebelumnya, pembahasan soal program makan gratis dalam rapat kabinet dibenarkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia

Baca Selengkapnya