Terkuak, Isi Pertemuan Erick Thohir dan Ahok soal Pertamina

Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok untuk membangun tim yang kuat agar Pertamina bisa melakukan transformasi sesuai arahan kementerian.

"Jadi tugas Pak Ahok memang salah satunya melakukan transformasi di Pertamina dengan juga melibatkan tim yang ada di dalam untuk semakin kuat, jadi kerja sama tim diperkuat dimintakan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) kepada Pak Ahok," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menceritakan pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok, di Jakarta, Jumat (18/9).

Arya Sinulingga mengungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir telah bertemu langsung dengan Basuki Tjahaja Purnama kemarin (17/9), setelah video berisi kritik terhadap Pertamina dan Kementerian BUMN beredar di media sosial beberapa hari lalu.

"Jadi pada pertemuan ini, Pak Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di Pertamina, apa saja kelemahan-kelemahannya yang ada dan memberitahu semua ke Pak Menteri. Masukan itu sangat bagus diterima Pak Menteri juga," ucap Arya Sinulingga.

Arya menambah dalam pertemuan itu, Menteri Erick Thohir juga berbagi informasi mengenai Pertamina.

"Pak Menteri juga sharing apa saja yang dilihat beliau dari informasi-informasi yang ada, dari sini bisa disatukan dan memang sebagai Komut Pak Ahok ditugaskan Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina, itu bagian tugas dari Pak Ahok," kata Arya Sinulingga.

Ahok Minta BUMN Dibubarkan

Sebelumnya dalam video yang beredar di media sosial Ahok berpendapat Kementerian BUMN semestinya dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti sistem Temasek Singapura, dengan nama Indonesia Incorporation.

Selain itu, Ahok juga menyampaikan kritik kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.

Dalam video itu Ahok juga menilai internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Dia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.