Terjangkit penyakit subsidi BBM buat Indonesia sulit maju

Merdeka.com - Pusat Penelitian (P2) Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat belum ada tindakan nyata pemerintah menangani persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Peneliti P2 Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo, menilai jalan keluar dari persoalan defisit neraca transaksi berjalan ialah hanya mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Sebetulnya yang kita tunggu adalah bagaimana aksi strategis pemerintah untuk mengatasi masalah dari transaksi berjalan ini, itu yang belum muncul. Kuncinya ada di situ," katanya di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (17/12).

Langkah pengurangan subsidi secara bertahap disebut harus terus dilakukan di masa mendatang. Maxensius mengungkapkan bahwa di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia yang masih mengalokasikan dana untuk subsidi BBM. Kebijakan subsidi BBM dinilai sebagai penyakit yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

"Terbaik adalah menaikkan harga BBM, dan ini sebetulnya telah menjadi semangat negara ASEAN yang melihat subsidi adalah penyakit di Indonesia. Jadi negara-negara ASEAN relatif dalam posisi melihat subsidi sebagai penyakit," ungkapnya.

Topik pilihan: Neraca Perdagangan | Daya Saing Ekonomi

Langkah pengurangan subsidi BBM ini perlu dilakukan jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. "Yang kita harapkan adalah mengelaborasi semangat ini yang akan diformasi pada 2015. Kita harapkan support dari regional, dan regional melihat subsidi ini penyakit. Dia tidak menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Ini kan deklarasi bersama bahwa 2017, zero subsidies for ASEAN countries," tuturnya.

Maxensius juga menilai kebijakan biodiesel yang diterapkan pemerintah, masih belum efektif lantaran tidak ada kejelasan aturan penerapan kebijakan tersebut. "Itu law enforcement nya juga gak ada, bagaimana kalau PLN tidak melakukan bauran terhadap BBM-nya, bagaimana Pertamina, itu kan cuma imbauan kan. Belum ada kan sanksi pemerintah," jelas Maxensius.

Dari sisi pasokan sumber energi pengganti BBM juga pemerintah masih belum mengatur dengan baik. Hal ini membuka peluang masyarakat dan industri kembali menggunakan BBM.

"Distribusinya bagaimana. Saling melempar bola. Kan gak boleh kaya gini kan. Harus strong, kan sudah keputusan pemerintah harus dilakukan," ucap Maxensius.