Terhalang cuaca buruk, Bulog minta perpanjangan izin impor beras

Merdeka.com - Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440.000 ton. Perpanjangan izin impor itu diminta karena negara pengekspor yaitu India dan Pakistan tengah menghadapi cuaca buruk sehingga mengganggu pengapalan beras. Permintaan impor ini ditandatangani Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018, dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan bahwa cuaca buruk di negara pengekspor beras membuat proses pengiriman beras impor ke Indonesia terhambat.

"Jadi Bulog menyampaikan ada kendala di tempat ekspornya, cuaca," kata Oke dikutip Antara, Rabu (19/9).

Sebelumnya, dalam berbagai pemberitaan, Dirut Bulog Budi Waseso kerap mengungkapkan tidak perlu mengimpor beras. Mantan pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) ini memastikan tidak akan ada impor beras hingga akhir 2018. Dia mengatakan, stok beras di Bulog masih lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.

Di sisi lain, Bulog di bawah kepemimpinan Buwas telah dua kali meminta perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan itu diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019. Awalnya, izin importasi diberikan kepada Bulog dari 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus 2018.

Setelah permohonan izin diperpanjang, Kemendag memberikan waktu tambahan hingga 31 Oktober 2018 bagi Bulog untuk mengimpor. Surat terakhir, tertanggal 23 Agustus 2018 merupakan permohonan perpanjangan persetujuan Impor sebesar 1 juta ton sampai 31 Oktober 2018.

Terhadap permintaan impor beras ini, Oke mengatakan, saat ini terdapat kendala untuk menyusun kembali shipping document sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.

Atas dasar itu, lanjut Oke, Kemendag memberikan izin kepada Bulog. "Kami tidak punya gudang untuk itu. Kan yang ditugaskan melakukan importasi Bulog. Bukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor," kata Oke.

Terkait polemik impor beras ini, pada kesempatan berbeda Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat. Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal. Menurut Darmin, hal itu disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang.

Bahkan di depan DPR RI, Darmin menyatakan jika tidak impor beras, stok dalam negeri akan kurang.

Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Dirut Bulog Budi Waseso untuk membersihkan lembaganya dari mafia beras. Bahkan tegas Uchok, Dirut Bulog harus mengevaluasi Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar dari jabatannya.

Menanggapi polemik impor beras, anggota Komisi IV DPR RI, Fadholi mengatakan, kebijakan kuota impor beras sebanyak dua juta ton untuk tahun 2018 ini merupakan langkah antisipasi untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Selain itu, dia meyakini bahwa kebijakan impor beras diambil berdasar keputusan pemerintah. Bukan keputusan personal dari Kementerian Perdagangan.

"Kemendag menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan tentunya (kebijakan itu) ada perhitungannya. Pasti melakukan rapat koordinasi dulu bersama semua pihak terkait," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan izin impor itu sejatinya mempermudah Bulog untuk memastikan ketersediaan stok beras, jika sewaktu-waktu terjadi ancaman kelangkaan.