Terbentur UU, penggabungan bank BUMN nyaris mustahil

Merdeka.com - Bos Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin berulang kali menyatakan bahwa bank nasional perlu digabung agar menjadi satu kekuatan besar menghadapi pasar bebas ASEAN. Ini sesuai rencana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) termasuk yang pesimis pada rencana bank sentral dan OJK soal konsolidasi perbankan. Terutama pada bank-bank pelat merah. Prosesnya sulit lantaran ada hambatan justru dari undang-undang.

"Merger bank pemerintah berbeda dari bank swasta. Kalau bank swasta, prosesnya cuma perlu taat pada UU Perbankan dan UU BI, atau kalau itu perusahaan terbuka, maka ada tambahan harus patuh pada UU pasar modal. Sedangkan kalau bank pemerintah itu terikat pada 8 UU," Kata Direktur Utama BNI Gatot Suwondo, di Jakarta, Selasa (19/8).

Gatot mencontohkan UU yang tidak sinkron dan potensial menghambat konsolidasi bank pelat merah. Misalnya UU Perbankan dengan UU Kekayaan Negara.

Dalam beleid pertama, disebut bahwa aset perusahaan masuk sebagai aset korporasi. Sebaliknya dalam UU kekayaan negara, aset BUMN masuk dalam hak kepemilikan pemerintah.

"Terus liability bagaimana? Di UU Kekayaan Negara itu dianggap beban operasional. Ini kontradiktif," kata Gatot.

Terpisah, Pengamat BUMN Lin Che Wei melihat, konsolidasi perbankan bukan obat mujarab menghadapi pasar bebas ASEAN. Soalnya, bank BUMN terbukti memberi profit besar dan justru memperkuat daya saing karena nasabahnya mayoritas dari dalam negeri.

Ketika penguatan segmen masing-masing bank pelat merah sudah memadai, konsolidasi malah kontraproduktif.

"Kalau alasan utama cuma permodalan bank-bank BUMN tidak sebesar di Malaysia, isu tersebut tidak selesai dengan memergerkan bank," kata Lin.

Dia usul, pemerintah serius memperkuat kapasitas bank BUMN dengan cara tidak menuntut setoran dividen besar. Lewat pendekatan itu, justru Indonesia bisa memiliki banyak bank yang permodalannya besar.

"Yang lucu, perbankan itu di negara ini paling profitable, margin besar, dan melayani domestik. Tapi sama pemerintah justru kadang-kadang sektor yang baik dijual, sektor yang jelek dibantuin," cetusnya.