Terapkan faktur elektronik, menkeu pede bisa hemat uang negara
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan faktur elektronik (e-factur) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah Jawa dan Bali. Layanan digital ini sudah dapat dilakukan terhitung mulai 1 Juli 2015.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengapresiasi terobosan Ditjen Pajak yang dinilainya sebagai langkah maju pelayanan kepada masyarakat. Bagi negara, kata dia, penggunaan sistem digital ini bisa menghemat anggaran.
"Bisa mengurangi biaya cetak dan tanda tangan basah, karena tidak perlu dicetak," ungkapnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (1/7).
Namun menkeu mengingatkan, Ditjen Pajak, harus ada perbedaan jelas setelah menggunakan teknologi dan saat masih menggunakan sistem lama. Sebab sistem ini bukan sekadar coba-coba, sudah dirumuskan sejak 2011.
"Perlu bukti. Ketika diluncurkan harus kelihatan jelas perbedaan tanpa e-faktur dengan non e-faktur. Seharusnya akan meningkatkan kualitas faktur pajak, terutama pemeriksaan dan verifikasi dalam rangka pembalikan kelebihan pembayaran PPN," tutup Bambang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengenal Sistem Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Asas dan Tujuannya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca SelengkapnyaApakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Parhalaan, Sistem Penanggalan Milik Suku Batak yang Jarang Diketahui
Suku Batak tidak hanya memilik kalender kuno yang digunakan oleh leluhur.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Enggak Perang, Kenapa Banyak Utang Beli Alat Perang?
Lebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai
Kejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca SelengkapnyaIkut Program Kartu Prakerja, 5 Juta Orang Telah Buka Rekening Pertama di Bank dan E-Wallet
Angka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaParah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS
Sejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca Selengkapnya