Temui Menko Luhut, Bos BPJS Kesehatan Curhat Defisit Anggaran karena Diskon Premi
Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyambangi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kedatangan dia untuk menyampaikan situasi terkini perusahaan kepada Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.
"Beliau kan concern terhadap berbagai hal. Jadi beliau ingin tahu juga apa persoalan yang ada, menjelaskan situasinya. Persoalan-persoalan aktual terkait dengan BPJS Kesehatan. Itu saja sebetulnya," kata dia di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (23/8).
Kepada Luhut, dia menyampaikan sejumlah penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan. Salah satu penyebab yang diungkap Fachmi, yakni pemberlakuan diskon premi. "Sama lah artinya melihat bahwa iuran kita kan masih iuran diskon. Belum sesuai hitungan aktul," ujar dia.
"Misalnya peserta bukan penerima upah, pekerjaan mandiri, nonformal, kelas III, harusnya hitungan aktuaria tahun 2015-2016 mestinya kan Rp 63.000 kita memutuskan Rp25.500 ini kan ada diskon," imbuhnya.
Tak hanya soal kinerja keuangan, mantan kepala staf kepresidenan itu pun ingin tahu manfaat program BPJS Kesehatan yang dinikmati masyarakat.
"Tadi beliau juga concern tentang bagaimana dari sisi manfaat yang diberikan. Bagaimanapun juga undang-undang mengatakan kebutuhan dasar kesehatan. Mungki definisi yang pas tentang kebutuhan dasar kesehatan seperti apa. Ya kita sama-sama review lagi," kataya.
Sementara itu, Luhut mengatakan, ada sejumlah hal yang disampaikan Dirut BPJS kepada dirinya. Salah satunya terkait jenis penyakit yang harus ditanggung BPJS. "Tadi Kepala BPJS juga melihat nggak adil juga dong, penyakit yang diobati itu tidak sesuai dengan apa yang tertera di Undang-Undang. Jadi ada perbaikan-perbaikan," kata dia.
Kepada Luhut, Fachmi juga menyampaikan terkait tarif iuran yang diberlakukan selama ini. Karena iuran yang berlaku selama ini dianggap tergolong murah. "Apa pembayaran mesti begitu. Kan terlalu murah pembayaran itu," ujar dia.
Tak hanya itu. Penerima manfaat BPJS Kesehatan pun perlu dikaji lagi. Apalagi mereka yang masuk dalam kategori orang mampu secara ekonomi. "Terutama pada orang-orang yang sakit, orang kaya misalnya, orang yang sudah berpunya pakai gitu. Mesti adil dong. Seperti itu," ungkapnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jakpus Panggil Gibran Hari Ini Terkait Bagi-Bagi Susu di CFD, TKN Bakal Laporkan ke DKPP
Fritz membeberkan bukti Bawaslu tidak profesional. Pertama, Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan yang tertulis tanggal 2 Januari 2023.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaKumpulan Komentar Sri Mulyani soal Program Makan Siang Gratis Diusung Prabowo-Gibran
Usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DKI Kritik Heru Budi, Nilai Penetapan Desil Penerima KJMU Terlalu Ketat & Kaku
Mendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Bakal 'Nyoblos' di Bali
Menurut KPU setempat, Luhut memang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Cemagi.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaKasus Ibu Lahiran di Pinggir Jalan Karena Ditolak Bidan, Faskes di Jember jadi Sorotan
Buntut kejadian itu, Apdesi Jember hari ini akan melakukan aksi ke Dinas Kesehatan dan DPRD Jember untuk mencari solusi konkret.
Baca Selengkapnya