Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus terjadi setiap tahun. Salah satunya, menurut laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) badan usaha tersebut belum mampu melakukan pencegahan kecurangan yang menyebabkan tagihan bengkak.

"Ini menurut BPKP pencegahan kecurangan ini masih belum optimal atau belum berjalan efektif. Seperti apakah jumlah klaim, kemudian bagaimana dinas kesehatan bisa ikut melakukan pengawasan. Terutama untuk rumah sakit di daerah dan bagaimana sistem klaim yang disampaikan oleh fasilitas kesehatan tersebut kepada BPJS yang bisa dijaga dari kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8).

Dalam pelaksanaan pemberian BPJS kesehatan di lapangan banyak ditemukan kesalahan data serta pengadaan kegiatan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Bahkan, ada suatu daerah yang tercatat melakukan operasi katarak besar-besaran dalam kurun waktu tertentu yang sebelumnya tidak tercatat.

"Ini yang merupakan salah satu yang menjadi fokus. Anekdot, mungkin anekdot hanya beberapa kasus seperti waktu itu sempat terjadi ada suatu daerah kecamatan atau kabupaten yang tadinya tidak ada operasi katarak tiba-tiba satu tahun, satu bulan, ada ratusan orang operasi katarak. Ini juga sesuatu yang muncul sempat terjadi," paparnya.

Selain adanya kegiatan operasi katarak mendadak, ada juga fenomena melahirkan secara caesar untuk ibu-ibu. Padahal seharusnya masih bisa disarankan untuk melakukan lahiran secara normal.

"Atau yang kemudian terjadi bahwa semua, lebih banyak ibu-ibu yang melahirkan disuruhnya melakukan sectio padahal seharusnya bisa normal. Ini juga sesuatu hal-hal yang ditengarai ada. Dan oleh karena itu, mekanisme BPJS untuk bisa melakukan pengawasan itu menjadi sangat penting," tandasnya.