Tekan kejahatan penyeludupan, pemerintah beri kemudahan ekspor

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai penertiban di sektor industri mutiara harus terus dilakukan untuk mencegah aktivitas ekspor ilegal. Menurutnya, aktivitas ekspor yang tidak tertib akan berpengaruh kepada pendapatan negara dari sisi pajak.

Selain itu, dia mengatakan, banyaknya aktivitas ekonomi yang sifatnya illegal, salah satunya disebabkan oleh rumitnya prosedur bagi pengusaha yang hendak mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah akan mempermudah para produsen dan eksportir mutiara untuk bisa menjalankan bisnisnya secara legal di Indonesia.

"Karena seperti dilaporkan Bu Susi tadi, dengan tidak melaporkan ekspor dengan benar, justru larinya ke pajak (kerugiannya), apakah (tidak masuknya) PPh badan, atau PPh perseorangan," paparnya di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/1).

Sementara itu, mengenai usulan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang meminta penerapan PPN bagi eksportir mutiara dan pembebasan PPN bagi produsen dan penjual mutiara dalam negeri, Menteri Bambang menilai, insentif pemerintah seperti pembebasan PPN ekspor, sudah cukup untuk menggerakkan sektor ekspor mutiara Indonesia.

Titik beratnya, lanjutnya, lebih kepada pencatatan dan pelaporan ekspor yang sesuai, terlepas dari pemilik usaha tersebut asing atau lokal.

"Karena kita juga butuh devisa. Yang penting dilaporkan dengan benar dan itu produk Indonesia. Pemiliknya bisa penananam asing atau Indonesia. Yang penting beroperasinya legal, daripada kita ngomongin insentif atau disinsentif (baru)," ucap Menteri Bambang.