Target Serap 777.206 Pekerja, PUPR Anggarkan Rp12 T untuk Program Padat Karya Tunai
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada tahun anggaran 2021. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 dengan anggaran sebesar Rp 12,06 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.
"Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19," ujar Basuki, Minggu (10/1).
Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.
Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10 ribu lokasi senilai Rp 2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp 70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.
Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku di 1.703 lokasi sebesar Rp 68,49 miliar, OP Irigasi dan Rawa di 735 lokasi sebesar Rp 213 miliar, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp 328 miliar, OP Sungai dan Pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 244 miliar, dan OP Bendungan, Danau, Situ, Embung sebesar Rp 60,52 miliar di 503 lokasi.
Di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp1,05 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan sebesar Rp1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.
Kemudian untuk bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp910 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi.
Lalu, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp260 miliar.
Selanjutnya, anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.
Reporter: Maulandy Rizki Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaDalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan, penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar masyarakat termasuk pupuk.
Baca SelengkapnyaHal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca SelengkapnyaDibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,
Baca SelengkapnyaPPP membawa program besar kepada masyarakat seperti kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah dalam kampanye nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya