Tanri Abeng: PSBB Harusnya Diputuskan Ketua Gugus Tugas Covid-19, Bukan Kemenkes

Merdeka.com - Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng menyebut bahwa keputusan akhir untuk penanganan virus corona (Covid-19) seharusnya diserahkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

Kementerian Kesehatan disebutnya memang memiliki otoritas dalam hal protokol kesehatan. Namun, jika penerapan PSBB juga diserahkan pada mereka, maka itu akan sangat memakan waktu.

"Kalau pendekatannya itu birokrasi di Kementerian Kesehatan, saya katakan dari subjek kepada direktur kepada dirjen akhirnya mungkin baru 3-4 hari baru keluar. Di dalam krisis enggak bisa kita tolerir," ucapnya dalam sesi webinar bersama Indef, Selasa (12/5).

"Kembali menurut saya seyogyanya itu langsung diberikan oleh Ketua Gugus Tugas, karena dia yang tanggung jawab di semuanya. Tentu dia harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan misalnya, supaya cepat," imbuh dia.

Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) seharusnya berada pada posisi tim pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, bukan sebagai tim pengarah.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai elemen pemerintah agar pelaksanaan PSBB jadi lebih ekfektif. Hal tersebut juga dinilai dapat membuat informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih jelas, tidak lagi simpang siur.

"Jadi selagi organisasi penanganan Covid-19 ini tidak firm, tidak betul-betil scientific, maka akan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. You need the teamwork, you need the communication untuk bisa mengambil langkah yang tepat," tegas dia.

Petugas Pelaksana Terbatas

Selain itu, Tanri Abeng menilai adanya ketidakseimbangan petugas pengarah dan pelaksana di tubuh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Menurut dia, saat ini jumlah personel pelaksana di lapangan jauh lebih minim dibandingkan petugas pelaksana. Sehingga dalam kegiatan penanganan pandemi covid-19 kerap kali dijumpai permasalahan elementer.

"Tim pengarah terlalu banyak dibandingkan petugas pelaksana. Bahkan banyak birokratis di level menteri yang menjadi pengarah penanganan covid-19," tegas Tanri Abeng.

Mantan Komisaris Utama Pertamina ini kemudian menjelaskan dampak fatal yang timbul akibat minimnya personel pelaksana penanganan pandemi covid-19 di lapangan. Seperti, jumlah korban positif covid-19 yang kian meningkat di sejumlah wilayah Tanah Air.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan penularan virus berbahaya asal kota Wuhan di tataran masyarakat. Sehingga efektivitas kinerja Tim Gugus Tugas dalam mitigasi pandemi covid-19 perlu dipertanyakan.

"Apa yang terjadi kini di lapangan. Karena petugas pelaksana penanganan covid-19 terbatas, sehingga tidak efektif," jelas dia.

Oleh karenanya, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan oleh Tim Gugus Tugas, termasuk penambahan jumlah personel di lapangan. Langkah ini mutlak dilakukan agar proses mitigasi pandemi covid-19 berjalan efektif sesuai kemauan masyarakat.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com