Takut disangka korupsi, ESDM sebut PLN sering gamang ambil keputusan
Merdeka.com - Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Wicaksono membeberkan masalah terkait pembangunan pembangkit serta pengelolaan listrik di Indonesia.
Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan pengelola listrik nasional kerap ragu dalam mengambil keputusan strategis. Sebab, PLN dihantui ketakutan akan dianggap terlibat kasus korupsi.
"Di internal PLN sering terjadi kegamangan mengambil keputusan," kata Agung dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).
Agung mencontohkan, dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan penyedia listrik swasta (Independen Power Producer/IPP) sebenarnya ada yang tidak perlu di tender ulang, cukup melihat kualitas yang sudah ada. Namun, lantaran terjadi ketakutan akan dianggap terlibat korupsi, maka proses menjadi lebih panjang.
"Untuk pembangkit IPP yang berkualitas baik itu bisa ekspansi langsung tanpa tender. Lahan punya sehingga bisa dikembangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan penunjukan langsung maka akan dilakukan tender," ujar Agung.
Ketakutan PLN bukan tanpa alasan."Pak Nur Pamuji saja yang mendapat Bung Hatta Award bisa mengalami kasus, tentu di internal PLN ini masih ragu. Kasus-kasus yang tidak tepat itu perlu dikaji ulang," ujar Agung.
Seperti diketahui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) PT Trans Petrochemical Pasific Industri pada Juli 2015.
Nur Pamudji dinilai memiliki reputasi yang bagus dalam hal pemberantasan korupsi di tubuh PLN. Bahkan, dirinya menyabet gelar Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada Oktober 2013.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaGerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejak tahun 2019, Kinerja PTPN Group termasuk Regional 1 PTPN I (Eks PTPN II) menunjukan peningkatan.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaTNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca Selengkapnya