Tak mau pakai APBN, Jokowi tolak China & Jepang bangun kereta cepat

Merdeka.com - Rencana pembangunan kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung nampaknya akan dibatalkan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo tidak mau pembangunan kereta cepat ini menggunakan dana APBN. Namun untuk Business to Business (B to B), Jokowi mempersilakan.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan, Presiden Jokowi sepakat dengan usulan dari para menteri dan tim penilai, bahwa pembangunan HST ini tidak akan menggunakan APBN sedikit pun.‎ Pasalnya, moda transportasi massal untuk Jakarta-Bandung masih ada, seperti kereta api.

"Karena saat ini sudah ada jalur eksisting kereta api. Jadi kalau mau buat kereta api yang modelnya beda ya biar aja dunia usaha yang bangun. Mau BUMN, (atau) BUMN patungan dengan siapa. Selama tidak menggunakan APBN baik langsung ataupun tidak langsung," tegasnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).

Dia menambahkan, proposal dari China dan Jepang seakan ditolak dengan halus oleh Jokowi. Karena dalam proposal Jepang meminta garansi pengerjaan proyek dengan APBN, sebesar 50 persen dari nilai proyek. Sedangkan, China meminta penyertaan modal dari APBN‎.

"Karena kan ini APBN juga terbatas, lebih baik digunakan untuk pembangunan kereta api di luar Jawa. Kan perhubungan sendiri mendapat mandat untuk membangun kereta api trans Sumatera, trans Sulawesi, trans Kalimantan dan trans Papua,"‎ tuturnya.

Mantan bos PT KAI ini menjelaskan, pemerintah tidak ingin campur tangan lagi untuk proses pengerjaan kereta yang akan menghabiskan puluhan triliun rupiah ini, hanya akan bertindak sebagai regulator saja.

"Kalau B to B itu pemerintah itu hanya sebagai regulator. Saya lah (Menteri) Perhubungan sebagai regulator," ujarnya.

‎Walaupun mempersilakan dunia usaha untuk membangun kereta cepat ini, Jonan menegaskan, izin tak mudah di dapat. "Inikan namanya tergantung nanti trase bagaimana safety. Bagaimana (nanti) banyak ini detail," tutupnya.