Tak kunjung jadi PNS, pekerja honorer ancam mogok massal

Merdeka.com - Pekerja Honorer mengancam mogok massal dengan melumpuhkan seluruh pelayanan publik pemerintah daerah. Ini lantaran mereka tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Ketua Bidang Advokasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Iwan Ali Darmawan mengatakan pihaknya bakal menyelenggarakan rapat kordinasi nasional di Bandung, Selasa (25/8). Ini guna mematangkan ancaman pelumpuhan pelayanan publik.

"Kegiatan ini membahas langkah-langkah untuk melumpuhkan seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota," katanya dalam siaran pers, Senin (24/8).

Menurut Ali, tidak ada niat baik dari pemerintah mengangkat pekerja honorer. Padahal pekerja honorer memegang peranan penting dalam pelayanan publik.

"Sebagian besar dari honorer bekerja agar pelayanan publik pemerintah tetap berjalan, hal ini tidak sebanding dengan perlakuan birokrasi yang memperlakukan mereka sebagai 'Budak Birokrasi'," ujarnya.

Menurut Ali, tenaga honorer di seluruh lini pelayanan publik mencapai lebih dari 400 ribu orang, seluruh Indonesia.

"Tenaga honorer di bidang kependikan, bidang kesehatan, dan bidang teknis serta administrasi pada 160 jabatan dan jenis pekerjaan pada 76 kementerian dan lembaga dan 572 pemerintahan daerah, namun mengapa tidak mendapatkan prioritas menjadi aparatur pemerintah?" katanya.

Aksi massal diharapkan dapat mendesak pemerintah mengangkat pekerja honorer menjadi abdi negara.