Tak kompak dengan JK, Menteri PU-Pera akui dana Lapindo belum cair
Merdeka.com - Akhir pekan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa dana talangan untuk ganti rugi korban semburan lumpur panas Lapindo sebesar Rp 827 sudah dicairkan. Namun hal berbeda justru diutarakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono.
Dari keterangan Menteri Basuki, dana ganti rugi belum bisa dicairkan lantaran masih menunggu kepastian hukum. Sehingga tidak ada masalah di ujung pembayaran.
"Substansi semua sudah oke, dengan termasuk bunga 4,8 persen. Sekarang tinggal siapa yang menandatangani dari pemerintah. Semua hati-hati karena nggak ingin ke belakang hari ada apa-apa," kata Basuki di Jakarta, Senin (29/6).
Dia menjelaskan, pemerintah tengah meminta saran serta pandangan hukum dari Kejaksaan Agung sebelum mengeksekusi dana itu. Pembayaran ganti rugi hanya menunggu kepastian penanggungjawab dari pemerintah.
"Perpres sudah ada, sekarang siapa yang wakili pemerintah," singkatnya.
Dia tidak ingin ada yang 'terpeleset' dalam proses pencairan dana ini.
"Tadinya kita kira jelas yang tandatangani perjanjian. Setelah Menteri Keuangan minta pendapat hukum kepada Jaksa Agung, jadi siapa yang approve untuk menandatangani perjanjian, apakah menteri keuangan sebagai bendahara umum negara, saya sebagai pengarah atau kepala BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) sebagai kuasa pengguna anggaran?," jelasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024
Bagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.
Baca SelengkapnyaOJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan
Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca Selengkapnya