Tak komentari kisruh proyek 35.000 MW, bos PLN cuma manut presiden

Merdeka.com - Megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW kembali membuat internal kabinet gaduh. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku telah melakukan kajian sebelum memutuskan merevisi target pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Dari hasil kajian, proyek 35.000 MW dikoreksi menjadi 16.167 MW.

Di sisi lain, Menteri ESDM Sudirman Said ngotot mempertahankan proyek tersebut. Dia menegaskan tidak ada revisi target megaproyek listrik 35.000 MW.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir tidak banyak bicara soal tidak kompaknya para menteri terkait proyek ini. Dia hanya mengatakan, bahwa target 35.000 MW merupakan arahan presiden dan wajib dikerjakan.

"Itu tantangan, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Karena sudah perintah, jadi sebagai Dirut PLN hukumnya wajib mengerjakan. Saya sebagai direksi harus laksanakan dengan baik, butuh doa, semoga kelar," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9).

Sofyan mengklaim, pihaknya telah melakukan lelang proyek 10.000 MW tahun ini. Padahal dalam proyek 35.000 MW, PLN hanya diberikan jatah menyediakan pembangkit listrik dengan kapasitas 5.000 MW, sisanya diserahkan dengan mekanisme Independence Power Producer (IPP) atau diserahkan ke swasta. Bos PLN mengaku siap membantu swasta.

"IPP (listrik swasta) untuk daerah terpencil dan sulit karena nanti rugi. Di situ peran PLN. Apalagi secara financial sendiri PLN mampu, sumbernya ada juga dari pinjaman," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menuturkan, revisi target pembangkit listrik dari 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019 pada kebutuhan riil listrik. Adapun proyek yang berlangsung saat ini 7.000 MW, dan dipaksakan dengan 35.000 MW maka ada ketersediaan pembangkit listrik sebesar 95.586 MW di 2019.

Jumlah itu, kata Menko Rizal, akan terdapat kapasitas idle sebesar 21.331 MW. Maka sesuai peraturan PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistik. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal.