Tak ingin bebani APBN, pengelolaan 10 bandara diserahkan pada swasta

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana melepas sejumlah bandara dan pelabuhan di daerah ke pihak swasta. Hal tersebut dilakukan supaya tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita akan menswastakan 10 bandara, 20 pelabuhan untuk diberikan kepada swasta supaya bandara dan pelabuhan yang 30 ini jangan makan APBN lagi," ujar Menteri Budi di Hotel Red Top, Jakarta, Selasa (10/10).

Pelepasan bandara tersebut dilakukan karena pengoperasian bandara setiap harinya hanya melayani beberapa penerbangan saja. Bahkan, ada bandara yang hanya melakukan satu kali penerbangan dalam satu hari.

"Jadi kita mesti konsentrasi di sana. Kita jangan dibayangkan seperti di Jakarta, 1 hari 1.200 flight. Di sana itu cuma sehari 1 flight," jelasnya.

Menteri Budi menambahkan ada dua skema yang telah disiapkan untuk digunakan nantinya dalam melepas kepemilikan bandara ke pihak swasta. Diantaranya adalah Joint Ventura antara BUMN dan swasta, ataupun swasta tanpa keterlibatan perusahaan milik negara.

"Harapannya satu, memang mereka spesialis sebagai operator, sehingga mereka bisa lebih baik. Supaya uang APBN yang tadinya kita pakai untuk membayar kegiatan-kegiatan itu kita pakai yang tadinya, (misalnya) untuk Timika, kita kasih untuk Ilaga," jelasnya.

Adapun beberapa bandara yang siap untuk diserahkan ke swasta, diantaranya bandara yang berada di Belitung, Bengkulu, Tjilik Riwut, Tarakan, Samarinda, Banyuwangi, Palu, Kendari, dan Jayapura. "Kalau pelabuhan kan yang sudah kita lepas kan yang Probolinggo, ada Bima, ada Sintete, ada Waingapu. Total ada 20 pelabuhan," tandasnya.