Tak disetujui JK, Kementerian BUMN ngotot lebur bank syariah BUMN

Merdeka.com - Dua pekan lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak melupakan rencana melebur bank-bank BUMN. JK tidak sepakat jika perbankan pelat merah digabungkan dengan alasan setiap bank memiliki spesifikasi, kemampuan dan segmen pasar sendiri. Dia khawatir akan timbul kekacauan belum lagi ongkos peleburan bank BUMN yang tidak murah.

Meskipun Wapres JK sudah mengatakan itu, Kementerian BUMN seolah masih ngotot ingin menggabungkan perbankan syariah milik BUMN. Semisal Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah.

Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya, Gatot Tri Hargo mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan direksi dari perbankan syariah untuk menggodok rencana tersebut.

"Mereka membahas mekanismenya, bisa juga holding bisa merger, sedang kita cari pola yang pas. Untuk kajian (penggabungannya) sudah selesai (minggu ini)," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4).

Disinggung soal kemungkinan Bank Syariah Mandiri ditempatkan sebagai induk perusahaan, Gatot mengaku tak menutup peluang itu. "Memang BSM paling besar, namun belum diputuskan," ungkapnya.

Seperti diketahui, penggabungan perbankan syariah ini diwacanakan mengingat market share saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa yang sebagian besar muslim.

Dengan penggabungan perbankan BUMN syariah ditargetkan terbentuk perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar dan masuk kategori BUKU 3 dimana memiliki modal antara Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun.