Tak capai target, Jokowi diminta evaluasi kinerja dirjen pajak

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Alasannya, target pajak yang dipatok tahun ini Rp 1.294 triliun tak tercapai.

"Evaluasi atas jajaran Direktorat Jenderal Pajak menjadi penting untuk dilakukan. Sudah saatnya presiden tegas kepada jajaran eselon satu yang kinerjanya tidak punya prestasi," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/11).

Misbakhun menyayangkan kinerja DJP yang jeblok. Padahal, kata dia, Jokowi sudah memberikan kesempatan kepada DJP untuk memperbaiki kinerja dengan memberikan tunjangan insentif dan anggaran lebih untuk pengadaan informasi teknologi (IT), serta sarana dan prasarana penunjang.

Politikus Golkar ini menambahkan, kinerja DJP ini bisa membawa risiko politik. Alasannya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dapat menjadi sasaran tembak tak tercapainya target pajak.

"Kinerja Dirjen Pajak yang rendah ini jangan sampai mempunyai risiko politik terhadap menteri keuangan. Kita lemparkan semua resiko politik penerimaan pajak yang rendah ini pada Dirjen Pajak dan jajarannya," kata dia.

Dia menambahkan Komisi XI DPR telah membantu pemerintah dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara. Misbakhun meminta Jokowi mengambil langkah tegas tak tercapainya target pajak, salah satunya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Solusi itu bisa dengan tax amnesty. Kalau tidak dijalankan, pasti akan mengalami shortfall," pungkas dia.