Tak ada tawar menawar, Freeport harus bangun smelter di Papua

Merdeka.com - Sikap pemerintah pada Freeport berubah setelah pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo, kemarin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bakal memaksa PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Tidak ada pilihan lain, smelter harus dibangun di Papua untuk mendorong perekonomian daerah setempat.

Menurut Sudirman, tidak ada lagi tawar menawar antara Freeport dan pemerintah. Freeport wajib bangun smelter di sekitar mulut tambang. Artinya, tidak boleh dibangun di Gresik seperti yang direncanakan Freeport. Pemerintah daerah sudah menjanjikan menyediakan infrastruktur pendukung.

"Ini soal keekonomian dan investasi. Tapi kemarin (Sesudah ketemu Jokowi) saya sudah bilang bahwa tidak ada tawar-menawar soal smelter dan harus segera dibangun. Kalau Pemda Papua siap bangun listrik saya pikir itu akan disambut baik oleh Freeport," ucap Sudirman di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Dia mengakui sejauh ini pemerintah belum memberikan keputusan ini secara resmi tertulis kepada Freeport. Namun, secara lisan sudah disampaikan, smelter harus dibangun di area tambang.

"Smelter harus dibangun di dekat area produksi. Mereka harus bangun smelter di area operasi (Papua). Memang ada beberapa pilihan, yang pertama harus bangun smelter di Papua tapi karena listrik tidak ada maka mundur dari (batas waktu) 2017. Kalau mau cepat, opsi keduanya tidak dibangun di Papua," tegasnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia menyatakan bakal membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur. Freeport memastikan akan menggunakan lahan milik PT Petrokimia Gresik dengan luas lebih kurang 80 hektar. Dalam penggunaan lahan ini, Freeport harus menyewa dengan harga mencapai USD 8 atau sekitar Rp 100.000 per meter persegi per tahun.