Tahun Politik Hambat Program Satu Juta Rumah di 2019

Merdeka.com - Pembangunan program satu juta rumah saat ini tengah tersendat. Sebab, banyak pengembang yang menghentikan sementara pembangunan akibat tahun politik dan menunggu kepastian pajak properti.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid, mengatakan sampai sekarang masih banyak pengembang properti yang menahan diri dari melakukan pembangunan perumahan. Dia mengungkapkan, ini terjadi karena masih belum ada kepastian tentang harga rumah baru pada 2019.

"Memang 2018 kita bisa melampaui target, tetapi ini adalah tantangan yang sulit di 2019," kata dia di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/3).

Selain itu, dia menilai faktor tahun politik juga sedikit banyak mempengaruhi pola pikir para pengembang dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan.

"Tahun politik ini, karena pengembang juga ingin lari kencang membangun, tetapi menahan, saya bertanya kepada Pak Eko (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), kapan harga perumahan baru akan turun, karena pengembang masih memegang stok," ujarnya.

Dia menilai, dengan adanya fakta bahwa pengembang masih menahan, ini merupakan tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan program satu juta rumah.

Untuk alasan ini, Khalawi meminta harga sebuah rumah baru yang sekarang telah memasuki Kementerian Keuangan untuk segera mempercepatnya dan diresmikan. Dengan begitu, pengembang bisa mendapatkan kepastian untuk melanjutkan bisnis mereka.

"Karena (program satu juta rumah) ini masih mencapai 120-128 (ribu) bulan ini, biasanya 200 an. Jadi saya bertanya kepada Pak Eko bahwa harga baru dapat dipercepat, dijemput saja (ke kemenkeu) biar cepat. Pengembang menunggu harga rumah baru dan kepastian, karena jika mereka tidak memiliki kepastian, mereka tidak akan bangun," ujarnya.