Tahun ini, Presiden Jokowi pangkas dividen BUMN Rp 9 triliun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo benar-benar menjalankan rencananya mengurangi setoran dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke negara. Kepastian ini terungkap setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa pemerintah mengurangi setoran dividen BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

"Ya sekitaran itu Rp 9 triliun," ujar dia yang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/1).

Santer beredar kabar, hampir separuh dari pengurangan dividen BUMN berasal dari Pertamina. Isu yang berkembang, setoran dividen dari Pertamina dipangkas hingga Rp 4 triliun. Terkait ini, Menteri Bambang tidak menjawab.

Dia beralibi tidak mengetahui detail jumlah dividen masing-masing perusahaan BUMN yang dipangkas dalam APBN-P 2015. Kejelasan soal ini ada di tangan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Saya tidak tahu angkanya. Menteri BUMN yang hafal," kata dia.

Pemerintah dan DPR sepakat mematok target dividen BUMN di RAPBN 2015 Rp 43,73 triliun. Namun Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, setoran itu akan diturunkan sebesar Rp 1,5 triliun menjadi Rp 42,23 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan memberi dukungan terhadap BUMN melalui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan mengurangi setoran dividen.

"Mekanisme suntikan modal kalau untuk BUMN listing lewat penerbitan saham baru (rights issue), sementara non publik akan diberikan PMN. Jadi pemerintah akan membeli saham yang menjadi haknya di perusahaan publik," jelas dia.

Sekadar diketahui, rencana awal pengurangan dividen disampaikan Sofyan Djalil awal Desember 2014. Pertimbangannya, pemerintah menginginkan BUMN berkembang dan ikut andil dalam pembangunan nasional. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana menghapus dividen BUMN.

"Jika mungkin, BUMN itu tidak ada dividen. Supaya BUMN bisa berkembang cepat untuk melakukan berbagai program-program pembangunan infrastruktur dan lain-lain," ujar Sofyan usai rapat kabinet kerja di istana Negara, Rabu (3/12).

Dengan tidak menarik keuntungan dari BUMN, pemerintah berharap perusahaan pelat merah bisa lebih punya peran mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden berpendapat bahwa jauh lebih efisien kalau dividen itu tetap di BUMN. Sehingga BUMN bisa melakukan investasi yang banyak di infrastruktur," tegasnya.

Tahun lalu pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN sebesar Rp 40 triliun. Namun, hingga awal Desember setoran terkumpul baru sebesar Rp 36,2 triliun.