Tahun ini pemerintah janji bayar utang Rp 25 T ke Pertamina

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa pemerintah mempunyai utang ke PT Pertamina (Persero). Utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah ke Pertamina.

Total utang pemerintah ke Pertamina mencapai Rp 46,27 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun tahun lalu. Namun, pemerintah mendapat tambahan Rp 10 triliun dari hasil penghematan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada November 2014.

"Kewajiban carry over subsidi BBM ke Pertamina yang dibayarkan tahun 2014 sekitar Rp 13 triliun. Sehingga dari yang sebelumnya Rp 46,27 triliun berkurang menjadi Rp 33,02 triliun," ujar Bambang usai konferensi pers kinerja realisasi APBN-P tahun 2014 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/1).

menkeu menyebut, langkah ini untuk meringankan beban Pertamina agar ekspansi bisnisnya semakin cepat. "Ini untuk menolong kesulitan Pertamina dalam keuangan perusahaan."

Untuk tahun ini, Bambang menambahkan, pemerintah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pembayaran kepada Pertamina. Dana untuk bayar utang ini diambil dari ruang fiskal kebijakan penghematan yang dilakukan pemerintah seperti penghapusan subsidi premium dan perjalanan dinas.

"Jadi, sisa Rp 8 triliun yang akan dibayarkan pada tahun depan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah memiliki utang kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 45 triliun. Utang tersebut merupakan utang penyaluran BBM subsidi pada bulan Oktober dan November 2014.

"Karena pembayaran ini Oktober dan November belum dibayar, Desember belum selesai," ujar Direktur Marketing dan Retail Pertamina Ahmad Bambang saat konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12)

Selain pemerintah, kata dia, TNI Polri juga masih memiliki utang kepada Pertamina sebesar Rp 7,5 triliun. PT PLN (Persero) juga menunggak pembayaran pembelian BBM dengan nilai yang sama dengan TNI Polri.

Menurut Ahmad, belum dibayarnya utang PLN efek dari pemerintah yang belum mengucurkan subsidi listrik yang dibebankan ke PLN.

"PLN ada, karena ada tagihan subsidi karena belum dibayar pemerintah subsidinya hampir sama TNI Polri Rp 7,5 triliun," ucapnya. (mdk/noe)