Tahun depan pemerintah turunkan suku bunga KUR jadi 7 persen

Merdeka.com - Pemerintah bakal menurunkan suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2018 dari semula 9 persen menjadi sebesar 7 persen. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bunga KUR yang baru tersebut akan berlaku mulai 1 Januari tahun 2018. Total penyaluran kredit tahun depan ditargetkan mencapai Rp 120 Triliun.

"Itu kita sepakat menurunkan bunga KUR tahun depan menjadi 7 persen. Dengan plafon kredit kira kira Rp 120 triliun," ujar Darmin di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/10).

Nantinya pemerintah akan fokus melakukan peningkatan target porsi penyaluran KUR khusus di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi. Di mana, KUR khusus tersebut dikelola secara berkelompok (klaster) oleh masyarakat.

Ke depan penyaluran KUR khusus ditargetkan minimum sebesar 50 persen dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun. Dengan plafon KUR khusus, ditetapkan sebesar Rp 25 juta sampai Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok.

"Sekarang kita coba persiapkan dulu, untuk perkebunan secara umum termasuk peremajaan dan peternakan, penggemukan sapi, sapi perah sudah termasuk. Jadi kita percaya bahwa KUR itu akan semakin tepat sasaran semakin membantu petani, nelayan dan pengrajin untuk meningkatkan produktivitas mereka," jelasnya.

Selain skema KUR Khusus, Komite Kebijakan juga menetapkan beberapa perubahan ketentuan KUR yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM.

Ada pun beberapa perubahan ketentuan tersebut antara lain pengaturan plafon KUR Mikro untuk sektor produksi sebesar maksimum Rp 25 juta per musim tanam atau 1 siklus produksi tanpa pembatasan total akumulasi plafon, sedangkan KUR Mikro untuk sektor non produksi memiliki total akumulasi plafon sebesar Rp 100 juta.

Kedua, penambahan kelompok usaha sebagai calon penerima KUR. Ketiga, skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari 1 sektor ekonomi, mekanisme bayar setelah panen dan grace period. Keempat, penyaluran KUR yang diperbolehkan bersamaan dengan kepemilikan kartu kredit dan sistem resi gudang. Kelima, struktur biaya KUR Penempatan TKI. Ke enam, KUR untuk optimalisasi KUBE dan KUR untuk masyarakat daerah perbatasan.

Sementara itu, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 30 September 2017 telah mencapai Rp 69,7 Triliun atau 65,3 persen dari plafon penyaluran Rp 106,6 T, dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,014 persen dan tersalurkan kepada 3,09 juta debitur.

"Tahun 2017 sebesar Rp 69 triliun sampai bulan September. Jadi kira-kira 65 sampai 66 persen pada kuartal ketiga jadi masuk akal kan dari total Rp 106 triliun," jelasnya. KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 49,46 Triliun (71 persen), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 19,9 Triliun (28,6 persen), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 230 Miliar (0,33 persen).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 52,19 triliun (74,4 persen dari target), diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 9,1 triliun (70,1 persen dari target) dan BNI sebesar Rp 5,4 Triliun (45,2 persen dari target). Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 5,2 Triliun (25,5 persen dari target) dan Bank Umum Swasta sebesar Rp 4,9 Triliun (17,8 persen dari target).