Tahun Depan, LPG 3 Kg Akan Hanya Dijual untuk Masyarakat Miskin Terdaftar di DTKS

Merdeka.com - Pemerintah akan mengubah skema penyaluran subsidi LPG 3 Kilogram (Kg) pada tahun depan. Penyalurannya akan dilakukan berbasis target penerima agar lebih tepat sasaran.

"Sejalan dengan upaya penyaluran LPG lebih tepat sasaran, serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, maka pada RAPBN 2022, kebijakan subsidi LPG 3 Kg adalah pemerintah secara bertahap dan berhati-hati akan mengupayakan pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg tepat saran dan menjadi berbasis target penerima," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII pada Kamis (26/8).

Target penerima tersebut akan berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Transformasi kebijakan ini, kata Menteri Arifin, akan dilakukan secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Kementerian ESDM mencatat kuota volume LPG 3 Kg pada APBN 2021 sekitar 7,50 juta MTon. Realisasi sampai Juli 2021 sudah mencapai 4,30 juta MTon, sedangkan outlook sampai akhir 2021 sebesar 7,40 juta MTon.

"Dengan mempertimbangkan realisasi dan outlook tahun 2021, maka pemerintah mengusulkan volume LPG 3 Kg dalam RAPBN 2022 sebesar 8 juta MTon," kata Menteri Arifin.

Sementara itu, terkait dengan volume BBM bersubsidi, kuota volume BBM bersubsidi pada tahun anggaran 2021 sebanyak 16,3 juta kiloliter. Realisasinya sampai Juli 2021 tercatat 8,84 juta kiloliter, sedangkan outlook volume BBM bersubsidi pada tahun ini 15,17 juta kiloliter.

"Dengan mempertimbangkan realisasi dan outlook tahun 2021, maka volume BBM bersubsidi yang diusulkan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 15,58 juta kiloliter," ungkap Menteri Arifin.

Skema Penyaluran Subsidi Listrik dan Elpiji Diubah, Terhubung dengan Bansos di 2022

Pemerintah Joko Widodo akan mengubah skema penyaluran subsidi listrik dan elpiji 3 kilogram (kg) pada 2022. Rencananya, pemberian subsidi dilakukan secara tertutup dan terhubung dengan program bantuan sosial (bansos) lainnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, perubahan ini dilakukan karena pemerintah menganggap subsidi energi ini tidak tepat sasaran. Di samping itu, beban subsidi juga terus meningkat.

"Bagaimana pemerintah bersama-sama dengan dukungan dari DPR kita bersama-sama ingin memperbaiki masalah yang kita hadapi ini cukup lama," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Rabu, (9/6).

Pemerintah ingin mentransformasikan kebijakan subsidi berbasis komoditas agar diarahkan menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bansos. Namun Febrio menyebut rencana ini perlu dilakukan secara bertahap.

"Dari berbagai jenis program subsidi itu kita lihat itu elpiji itu salah satu yang paling tinggi inclusion error-nya, termasuk juga subsidi listrik. Sementara yang relatif bagus dalam konteks targeting dan tepat sasarannya itu ada PKH, PIP, bansos pangan, dan PBI," ungkapnya.

Untuk subsidi elpiji, pemerintah akan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerima secara langsung bukan kepada produk. Sedangkan subsidi listrik diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Pelaksanaan transformasi ini tentunya dilakukan secara hati-hati mempertimbangkan waktu yang tepat, sesuai juga dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi covid," pungkas dia.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6