Swasta-pemerintah tak kompak, Indonesia kalah dari Malaysia

Merdeka.com - Kebijakan pemerintah saat ini dinilai kalangan pengusaha ada yang tidak mendukung penguatan ekonomi. Padahal kebijakan pro bisnis dibutuhkan agar Indonesia bisa bersaing dalam liberalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada 2015 mendatang.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulistio mengatakan salah satu kebijakan pemerintah yang masih belum mendukung penguatan ekonomi adalah belum adanya integrasi antara pemerintah dengan swasta. Pengusaha jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.

"Negara lain sudah terintegrasi dengan swasta, Indonesia belum banyak kebijakan yang bisa diintegrasikan, misalnya pertambangan. Singapura, Malaysia, Thailand sudah terintegrasi peran swasta dalam pembuatan kebijakan. Indonesia masih harus berbenah, sektor swasta masih jauh di luar lingkaran pembuat keputusan," ucap Suryo B. Sulisto di pameran IBEX, di JCC, Jakarta, Jumat (24/5).

Selain itu, untuk menghadapi pasar bebas ASEAN tersebut pemerintah juga belum menyiapkan peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam persaingan ini. UMKM Indonesia dinilai masih belum bisa bersaing dengan UMKM negara lain seperti Singapura.

"Semua negara ASEAN telah mempersiapkan peran UMKM mereka, seperti Singapura, Thailand. Indonesia belum secara sistemik dan konsisten meningkatkan peran UMKM. UMKM tidak mampu berpartisipasi dalam kawasan ekonomi ASEAN," jelasnya.

Kemudian selanjutnya pemerintah dinilai juga tidak tegas dan tidak konsisten dalam penerapan produk standar nasional Indonesia (SNI). SNI saat ini masih sebatas angan dan implementasinya masih sangat kurang.

"Ini diperlukan standardisasi kualitas produk, dalam hal ini semua negara melakukan penyesuaian produk. Indonesia harus bekerja keras penggunaan standar SNI," tutupnya. (mdk/noe)