Sulitnya izin di daerah bikin pemanfaatan panas bumi RI rendah

Merdeka.com - Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana menilai masih kurangnya dimanfaatkan energi panas bumi disebabkan masih berbelitnya mengurus izin di pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, pemda diminta bisa membantu pemerintah pusat untuk mempermudah mengurus izin investasi.

"Kesadaran Pemda juga, kontrolnya di luar kita. Dua per tiga waktu izin lebih banyak ada di luar kementerian kami. Dan di Pemda lebih banyak lagi," ujar Rida dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/11).

Menurut Rida, waktu yang diperlukan untuk mengurus izin ke daerah memerlukan waktu yang sangat lama bahkan sampai bertahun-tahun. Akibatnya, banyak investor yang menarik diri karena tidak mendapat kepastian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Ada yang bisa 6 bulan, ada yang 2 tahun. Hal yang seperti itu mempersulit investasi," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, banyaknya desentralisasi juga menyebabkan semakin banyak aturan di daerah untuk mengembangkan energi panas bumi.

"Banyak aturan daerah. Izin itu dulu bisa bertahun-tahun. Misalnya 5 tahun ingin pembangunan listrik. Jadi dulu itu berlarut-larut," jelasnya.