Merdeka.com - Perwakilan suku Amungme Papua, Damaris membeberkan tentang operasional Freeport di Tanah Papua yang sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, Suku Amungme dan Kamoro selama ini menjadi korban pencemaran lingkungan sampai memakan korban jiwa.

"Freeport hadir sejak 1961 sampai dengan 1996 itu ada kerusuhan besar-besaran. Bahkan nyawa-pun menjadi taruhan," katanya di Kementerian ESDM, Rabu (8/3).

Setiap ada permasalahan, Freeport selalu mengeluarkan dana hibah. Namun dana itu hanya sebagai dana bantuan. "Namun dana itu hanya bantuan. Dana 1 persen juga tak hanya untuk dua suku, itu untuk semuanya. Dan kami ini adalah korban yang kena dampak. Kalau bisa Bapak Menteri turun melihat langsung. Semua hancur-hancuran," tegasnya.

Melihat fakta ini, dengan tegas dia meminta agar pemerintah segera menutup PT Freeport karena hanya menyengsarakan rakyat papua.

"Apa yang kami dapat 1 persen, itu menjadi pertikaian antar suku. Kami datang ke sini, kami (minta) tutup Freeport."

Sementara itu perwakilan suku lain, Yohanis mengatakan, selama 50 tahun Freeport berdiri masyarakat tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Untuk itu dirinya berharap agar pemerintah segera mengabulkan permintaan masyarakat Papua dengan segera menutup Freeport.

"Pasti bapak tahu masalah apa yang kami rasa kami korban. Selama Freeport beroperasi kami datang dengan harapan besar Freeport ditutup."