Sukseskah pemerintah paksa pabrikan produksi mobil BBG?

Merdeka.com - Kehadiran mobil produksi massal berbahan bakar gas (BBG) di Indonesia belum naik kelas dari sekadar wacana. Ambil contoh program pemerintah sejak 2011, yakni konversi kendaraan pribadi ke gas melalui pembagian gratis alat bernama konverter kit. Hingga mendekati akhir masa kerja kabinet, proyek ini tak kunjung tuntas.

Seharusnya mulai 2014 Kementerian Perindustrian sudah menjual secara massal alat bernama konverter kit, sehingga kendaraan yang biasa mengonsumsi premium atau solar dapat beralih ke gas.

Nyatanya, program itu mandeg. Menteri Keuangan Chatib Basri sempat buka suara, awal tahun ini, mengungkap adanya gontok-gontokan antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Dua instansi itu sempat saling lempar tanggung jawab soal siapa yang seharusnya mengawal proses produksi konverter kit. Kabarnya lelang akan digelar ulang tahun ini, tapi belum ada kepastian waktunya. "Dispute perindustrian dan ESDM sudah coba selesaikan. Tapi kalau bukan multiyears nanti kena masalah, makanya lelang dilakukannya tahun ini," kata menkeu.

Belum rampung dengan realisasi pemasangan massal konverter kit yang menelan anggaran Rp 3 triliun itu, Kementerian ESDM melempar wacana baru. 

Pemerintah akan mewajibkan pabrikan untuk memproduksi mobil yang menggunakan bahan bakar gas (BBG). Mobil tersebut harus dipasangi converter kit agar dapat menggunakan dua jenis bahan bakar, minyak dan gas (dual fuel).

"Mobil harus sekian persen produksinya harus dual fuel (pakai) converter kit. Kita harus ada terobosan," ujar Ketua Tim Percepatan Konversi BBM ke BBG dan Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin, Kamis (27/3).

Kebijakan ini akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ESDM, Perindustrian, dan Perdagangan. "Sedang kita godok, semoga SKB tiga menteri lahir," kata Wira menambahkan.

Industri, dalam hal ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), beberapa waktu lalu sudah menyampaikan keengganan mendukung proses konversi gas. 

Dimintai pendapat mengenai pengalihan teknologi ke BBG di hadapan DPR beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Gaikindo Juwono Andrianto mengatakan pemasangan konverter kit sejak awal oleh industri butuh waktu, walau tak mustahil. Pabrikan otomotif bisa-bisa saja melansir kendaraan yang dapat memanfaatkan BBM dan BBG sekaligus untuk produksi massal.

Tapi itu berisiko dari segi bisnis, dan sebetulnya menyalahi 'kodrat' mobil yang idealnya menggunakan mesin berbahan bakar tunggal. "Karena oktannya berbeda. Pertamax 92, sementara gas 108," ujarnya.

Masalah lainnya, adalah ketersediaan infrastruktur. Mobil BBG, tentu butuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Indonesia baru memiliki 30 unit layanan isi ulang gas untuk kendaraan bermotor. Mayoritas berlokasi di Jabodetabek. 

Ini juga keluhan Gaikindo sehingga setengah hati mendukung permintaan pemerintah soal konversi BBG. "Gimana kita produksi mobil kalau bahan bakarnya enggak ada," kata Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo mengakui adanya keterbatasan infrastruktur gas yang mudah diakses pemilik mobil. Supaya wacana baru memaksa industri membikin kendaraan dual fuel berhasil, dia mendesak swasta, khususnya Hiswana Migas, terlibat membangun SPBG.

"Pemerintah tidak punya duit. Swasta di bawah Hiswana bisa. Pertamina harus mempercepat dan mempermudah perizinan pembangunan SPBU, SPBG, termasuk pembangunan Depo," ungkap Susilo.

Pemerintah meyakini industri otomotif Indonesia, yang 80 persen dikuasai pabrikan Jepang, bakal mendukung konversi ke gas. Wiratmaja Puja menegaskan, yang dibutuhkan industri supaya mau 'dipaksa' memproduksi mobil dual fuel hanyalah aturan resmi.

"Produsen mobil akan mendukung kalau ada aturan yang jelas," ujarnya yakin.