Merdeka.com - Setelah terjadi tarik ulur, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan susunan kabinet pemerintahannya untuk lima tahun kedepan. Banyak wajah baru yang dipilih Jokowi untuk membantunya menjalani roda kepemerintahannya periode 2014-2019.

Salah satunya adalah Sudirman Said. Mantan aktivis anti korupsi ini mendapat jatah untuk mengisi orang nomor satu di sektor migas bernama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jokowi menilai Sudirman merupakan sosok pebisnis handal serta anti korupsi. "Beliau manajer bisnis handal, anti korupsi, pernah jadi direktur Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) serta pernah menjadi Direktur Utama PT Pindad," ungkap Jokowi saat pengumuman susunan Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (26/10).

Pria kelahiran Brebes, 16 April 1963 ini merupakan Ketua Umum Ikanas Keuangan-STAN (SEkolah Tinggi Akuntansi Negara) priode 2013-2016. Bapak enam orang ini lulusan STAN di tahun 1990.

Setelah lulus dari STAN, Sudirman kemudian hijrah ke Washington DC, Amerika Serikat melanjutkan pendidikan Master Bidang Administrasi Bisnis di George Washington University.

Sudirman merupakan sosok yang sangat antipati terhadap praktik korupsi. Hal itu terbukti dengan turut sertanya Sudirman menjadi aktivis anti korupsi dengan mendirikan sebuah Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia dimana Sudirman menjadi Ketua Umum. Selain itu, Sudirman juga mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bersama dengan Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan).

Beberapa hal yang didorong Sudirman bersama MTI kepada pemerintah saat itu, yakni transparansi anggota kabinet. Saat itu di tahun 2010 dimana kabinet Gotong Royong besutan Megawati Soekarnoputri akan dibentuk, Sudirman meminta agar para menteri yang terpilih untuk melepaskan atribut kepartaiannya serta keterlibatannya kepada dunia usaha.

Selain itu, Sudirman juga mendorong penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewangan dana Pemilu 2004. Sudriman bersama Todung Mulya Lubis dan Imam Prasodjo meminta BPK membeberkan hasil audit dugaan korupsi anggota KPU pada Pemilu 2004.

Tak hanya itu, Sudirman juga mendesak penyelesaian kasus cicak versus buaya. Bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti, Sudirman mendorong pimpinan KPK saat itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak melakukan diskriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Disamping itu, bersama sejumlah pegiat anti rasuah diantaran Erry Riyana, Kuntoro Mangkusubroto, Mar’ie Muhammad, Sudirman juga membentuk Institute for Corporate Goverment (IICG) pada 2 Juni 2000 sebagai wujud dukungannya dalam menciptakan dunia usaha sehat bebas korupsi.

Lantaran sejumlah aksi anti korupsinya, Sudirman didapuk untuk menjadi penanggung jawab sementara Rektor Universitas Paramadina ketika Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat sebagai Rektor tengah sakit. Tak lama menjadi penanggung jawab sementara rektor, Sudirman kemudian diminta untuk menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.

Sudirman yang saat itu ditunjuk untuk menjadi Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh mendorong transparansi BRR kepada publik. Bersama BRR, Sudirman memberlakukan kenijakan single income yang merupakan transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan melakukan audit secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR.

Disaat yang sama, Sudirman mengungkapkan bahwa saat itu BRR tengah membatalkan tender proyek bermasalah senilai Rp 157 miliar.

Tak hanya dalam hal anti korupsi, Sudirman juga mempunyai karir di sektor migas. Yakni, ia pernah menjadi staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang saat itu tengah mengalami transformasi. Sudirman ditugaskan untuk melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan di tahun 2008 serta Suplly Chain Management di tahun 2008 hingga 2009.

Bulan Maret tahun 2013, Sudirman didapuk untuk menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono. Tak lama, Sudirman menjabat sebagai Deputoi Direktur Integrated Suplly Chain (ISC) guna memberantas mafia impor BBM

Di tahun yang sama namun, pada Bulan Mei Sudirman dipercaya untuk menjabat Wakil Presiden PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur. Tak lama menjabat sebagai Wakil Presiden Direjtur, Sudirman dipercayakan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjabat sebagai direktur utaman PT Pindad menggantikan Tri Hardjojo. Setelah surat keputusan Menteri BUMN No: SK-118/MBU/2014, pada 4 Juni 2014 Sudirman resmi menjabat sebagai Dirut PT Pindad yang merupakan perusahaan negara di bidang persenjataan.

Di PT Pindad sendiri, Sudirman mendorong untuk berantas calo persenjataan yang acap kali merugikan negara. Sudirman menilai para calo senjata itu mendapatkan keuntungan lantaran informasi yang asimetris. Selain itu, di Pindad, Sudirman juga membuat data informasi spesifik mengenai sebuah senjata untuk mencegah calo senjata membuka harga sembarangan.

Selain itu, bersama 3000 karyawannya, Sudirman menjalin kerjasama dengan pebisnis senjata internasional. Hal itu dimaksutkan Sudirman untuk mendorong percepatan alih teknologi dan mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing.

Kerjasama senjata internasional tersebut dilakukan Sudirman dengan menggandeng Rheinmetall Denel Munition (RDM) di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung bekerjasama dengan Belgia.