Sudah 4 tahun, penyaluran subsidi rumah belum optimal

Merdeka.com - Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum optimal. Sebab, pemerintah kurang gencar menyosialisasikan program subsidi perumahan sejak digulirkan pada 2010.

Demikian isi laporan evaluasi FLPP dikeluarkan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kemarin.

"Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) sebaiknya melakukan sosialisasi melalui spanduk di jalan, pasar atau depan pabrik, agar informasi lebih menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah."

BLU PPP adalah lembaga otonom di bawah Kementerian Perumahan Rakyat, kini berubah nama menjadi Kementerian PU-Pera, pengelola dana FLPP.

Berdasarkan data BLU-PPP, penyaluran subsidi hanya mampu menghasilkan 374.211 rumah sepanjang Oktober 2010-31 Desember 2013. Itu baru 28 persen dari target pembiayaan perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebesar 1,350 juta unit.

Adapun kekurangan rumah (backlog) perumahan tahun ini diperkiakan sekitar 15 juta. Rata-rata permintaan residensial sekitar 700 unit-800 ribu unit tiap tahunnya. Sedang pemerintah hanya mampu membangun sekitar 300 ribu rumah.

"Lebih lanjut direkomendasikan untuk ketepatan sasaran penerima pembiayaan perumahan, sebaiknya perlu dikaji ulang kebijakan atas status MBR yang mendapatkan subsidi, apakah keluarga atau individu?"

Selain itu, Kementerian PU-Pera juga perlu mengkaji ulang besaran penghasilan MBR layak diberikan subsidi rumah. Sebab, batasan maksimum penghasilan MBR, baik tetap maupun tak tetap, sebesar Rp 4 juta per bulan sudah tak sesuai.

"Itu setara dengan gaji pokok PNS Golongan IVe dengan masa kerja golongan 12 tahun dan klasifikasi teratas masyarakat kelas menengah menurut World Bank yaitu USD 10-USD 20 per kapita per hari."

Kemudian, laporan tersebut juga merekomendasikan perlunya pembentukan paguyuban atau asosiasi untuk MBR bekerja di sektor informal. Ini untuk memudahkan mereka mendapatkan subsidi perumahan.

"MBR sektor informal masih banyak yang belum mendapatkan akses kredit FLPP. Bank cenderung memilih nasabah dari pekerja formal, untuk menjaga kredit bermasalah di bawah 5 persen. Peningkatan akses sektor informal juga dapat dibantu pemda dengan memberikan jaminan." (mdk/yud)