Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Subsidi premium dihapus buat bayar utang pemerintah?

Subsidi premium dihapus buat bayar utang pemerintah? SPBU. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan tidak lagi memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Dengan kata lain, harga Premium dilepas sesuai harga keekonomian.

Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan curiga pencabutan subsidi BBM jenis premium dialihkan untuk membayar utang. Dari data terbaru Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia, khususnya publik, menembus USD 134 miliar atau 45,1 persen dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia yang menyentuh USD 298 miliar atau setara Rp 3.832 triliun.

Menurutnya, bisa saja pemerintah menggunakan ruang fiskal pencabutan BBM dan peningkatan target penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri.

"Bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah subsidi dihapus untuk bayar utang? Berarti rakyat disuruh berkorban. Begitu subsidi dicabut lalu dibayarkan utang," ujar ujar Dani saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).

Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak. Membesarnya ruang fiskal setelah pencabutan subsidi BBM jenis premium idealnya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu repot-repot cari utang untuk pembangunan sarana prasarana. Utang luar negeri pun bisa disetop.

"Karena ada ruang fiskal yang terbuka, dalam konteks utang Pemerintah harusnya menghentikan proyek-proyek yang dibiayai utang. Karena anggaran subsidi dicabut harusnya ada ruang yang bisa dibiayai," jelasnya.

Membesarnya ruang fiskal tidak hanya berasal dari faktor pencabutan subsidi BBM jenis premium tapi juga datang dari perpajakan.

"Dengan adanya target penerimaan pajak otomatis APBN kita punya potensi penerimaan yang cukup besar untuk biayai proyek yang dulu dibiayain utang," ucapnya.

Dengan dua pertimbangan itu, seharusnya pemerintah bisa menyelamatkan diri dari lilitan utang. Sudah waktunya Indonesia tak jadi korban lembaga internasional yang menjerat dengan iming-iming pinjaman.

"Intinya ini soal paradigma, niat. Apakah Pemerintah mau terus menerus jadi korban eksploitasi korban internasional," ucapnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
FOTO: Pemerintah Siapkan Rp47 Triliun Lebih untuk Subsidi Bunga KUR Tahun 2024

FOTO: Pemerintah Siapkan Rp47 Triliun Lebih untuk Subsidi Bunga KUR Tahun 2024

Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Butuh Rp450 Triliun Setahun, Benarkah Bakal Gunakan Anggaran Subsidi BBM?

Program Makan Siang Gratis Prabowo Butuh Rp450 Triliun Setahun, Benarkah Bakal Gunakan Anggaran Subsidi BBM?

Pemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak

Cak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak

Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.

Baca Selengkapnya