Subsidi Ongkir di Harbolnas Jelang Lebaran Hanya untuk Pembelian Produk Dalam Negeri
Merdeka.com - Pemerintah akan menyiapkan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan (Harbolnas Ramadan) dengan anggaran sebesar Rp500 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mensubsidi biaya ongkos kirim setiap pembelian produk melalui platform online.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, subsidi ongkos kirim tersebut kan berlaku jika masyarakat membeli produk-produk dalam negeri. Artinya jika, pembelian produk dari luar negeri, ongkos kirim tetap akan ditanggung pribadi bukan dari pemerintah.
"Diutamakan untuk produk dalam negeri, ongkir ditanggung Pemerintah dalam bentuk subsidi dan ongkir ini disiapkan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp500 miliar," kata Menko Airlangga, dikutip dari laman resminya, Senin (12/4).
Harbolnas Ramadan yang rencananya akan diselenggarakan selama 5 hari (H-10 s/d H-6 Idul Fitri) ini bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
"Dengan demikian Pemerintah berharap bahwa dalam situasi Bulan Ramadan terjadi peningkatan konsumsi. Oleh karena itu Pemerintah mendorong bahwa tidak mudik tetapi bisa mengirim barang ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya," ujar Menko Airlangga.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menambahkan, melalui kebijakan ini diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2021 yang masih negatif, untuk bisa kembali ke level pra-Covid atau sekitar 5 persen (YoY) di 2021 dibutuhkan pertumbuhan minimal 6,7 persen pada kuartal II-2021.
Apabila pertumbuhan di kuartal II-2021 tidak mencapai 6,7 persen, maka target pertumbuhan ekonomi 5 persen di tahun 2021 tidak tercapai.
"Momentum yang digunakan untuk pertumbuhan tersebut adalah Ramadan dan Idulfitri," ujarnya.
"Kita harapkan tahun ini dengan kondisi perekonomian yang semakin baik, teman-teman pengusaha dapat ikut mendukung ekonomi agar THR buruh dapat dibayarkan penuh sebelum Lebaran sehingga dapat mendorong konsumsi kita di Q2 ini."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Ungkap Alasan Bansos Takkan Berhenti di Musim Pemilu
Bansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaBukan karena Diskon, Bos Penyewa Toko di Mal Cemas Stok Lebaran Kosong Gara-Gara Kebijakan Ini
Pengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaStok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru
Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaMencuat Wacana Sumber Anggaran Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ini Respons Kemenko-PMK
Wacana tersebut digulirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Baca SelengkapnyaBansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnya