Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi subsidi energi kuartal I 2022 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Bahkan menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

"Kalau tiga tahun berturut-turut ini subsidi energi sekitar Rp 15 triliun sampai Rp 19 triliun, tahun ini kita naik ke Rp 28,34 triliun," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (20/4).

Per 31 Maret 2022, pembayaran subsidi reguler sebesar Rp 28,34 triliun. Pada periode yang sama di tahun 2021, 2020, dan 2019 realisasinya secara berurutan Rp 19,11 triliun, Rp 16,24 triliun dan Rp 15,98 triliun.

Kenaikan tersebut dikarenakan percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi di awal 2022 dan adanya peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi.

Dia menambahkan kenaikan subsidi energi tidak terlepas dari gejolak politik luar negeri yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas. Sehingga beban pemerintah untuk subsidi dan kompensasi meningkat tajam.

"Kenaikan harga komoditas berdampak pada meningkatnya beban subsidi dan kompensasi," kata dia.

Konsumsi Kuartal I

Per Februari 2022, volume BBM solar dan minyak tanah mengalami peningkatan dari 2,29 juta kilo liter menjadi 2,66 juta kilo liter. Lalu LPG tabung 3 KG dari 1,16 juta kg menjadi 1,21 juta kg.

"Kenaikan volume BBM dan LPG ini seiring dengan meningkatkan aktivitas masyarakat," kata dia.

Subsidi listrik pelanggan juga mengalami peningkatan 1 juta. Dari 37,3 juta pelanggan menjadi 38,3 juta pelanggan. Sementara itu, volume konsumsi subsidi listrik mengalami penurunan dari 11,6 Twh menjadi 9,8 Twh.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG melonjak signifikan di 2022. Tahun ini per Maret 2022 realsisasi subidi BBM mencapai Rp 3,2 triliun dari yang sebelumnya pada periode yang sama hanya Rp 1,3 triliun.

"Belanja ke masyarakat langsung ini lewat realisasi subsidi BBM ini Rp 3,2 triliun, tahun lalu hanya Rp 1,3 triliun," kata Menteri Sri Mulyani.

Begitu juga dengan LPG yang mengalami lonjakan signifikan. Per Maret tahun ini subsidi yang diberikan pemerintah mencapai Rp 21,6 triliun. Padahal sebelumnya hanya Rp 10,2 triliun.

Peningkatan tersebut kata dia, dalam rangka bantalan sosial sebagai upaya melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga komoditas. Artinya APBN telah menjadi syok absorber untuk menjaga masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga komoditas.

"Lonjakan harga energi dunia ini membuat belanja buat subsidi 2 kali lipat buat BBM dan LPG lebih dari 2 kali lipat," kata dia.

Kinerja belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga meningkat hingga 3 kali lipat. Per Maret penyaluran BLT Dana Desa untuk 3,4 juta KPM sebesar 3,1 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp 700 miliar.

"Jadi guncangan pandemi ini mengancam sisi daya beli masyarakat terutama kelompok rentan dan APBN ini harus melindungi masyarakat dengan belanja sosial," kata dia.