Merdeka.com - Kewajiban pembayaran masa lalu (unfunded liabilities) plus perubahan demografi menambah tekanan terhadap pendanaan pensiun global. Berdasarkan studi Citigroup, sebanyak 20 negara maju tergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD) mengalami shortfall atau krisis dana pensiun sekitar USD 78 triliun.

"Sistem keamanan sosial, rencana pensiun nasional,pensiun sektor swasta, dan akun pensiun individual semuanya tak terbiayai atau pembiayaannya di bawah kebutuhan secara global," kata analis Citi dalam laporan tersebut seperti dikutip CNBC.com, kemarin.

Adapun 20 negara dimaksud antara lain, United Kingdom, Prancis, Jerman, dan beberapa negara di Eropa Barat dan Tengah. Lalu, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Australia.

Selain pemerintahan, Citi juga menyebut sektor korporasi juga gagal menjaga konsistensi dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana pensiun. Itu kebanyakan dialami korporasi Paman Sam dan United Kingdom.

Lebih jauh, studi tersebut menjelaskan, persoalan besar dialami sejumlah negara memiliki sistem pensiun publik yang besar di Eropa. Semisal, Jerman, Prancis, Prancis, Itallia, United Kingdom, Portugal, dan Spanyol.

Sejumlah negara tersebut diestimasi memiliki kewajiban pendanaan pensiun publik di atas 300 persen dari produk domestik bruto. Ini lantaran

Para pensiunan membutuhkan tambahan dukungan pendanaan guna meningkatkan asuransi kesehatan mereka.

Di sisi lain, skema pensiun negara kian terbebani oleh peningkatan penduduk usia pensiun.

Makanya, beberapa negara, seperti United Kingdom, Prancis, dan Italia, secara bertahap menaikkan batas usia pensiun.

Terkait itu, Citi mengusulkan, penetapan usia pensiun dikaitkan dengan angka harapan hidup. Lalu, dana pensiun yang dibiayai pemerintah sebaiknya dijadikan jaring pengaman ketimbang sumber utama pemasukan para pensiunan.

Dan, untuk korporasi yang memiliki program pensiun manfaat pasti yang beku disarankan untuk keluar dari bisnis asuransi ini.