Strategi pemerintah tekan kemiskinan di bawah 10 persen

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi telah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pada 2019, angka kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini hal tersebut bisa terwujud. Salah satu caranya, pemerintah akan mengkonvergen atau menggabungkan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

"Saya kira kita masih bisa. Tapi memang sudah mulai kita perbaiki, misalnya bantuan sosial lebih konvergen, nilai tukar petani lebih baik," kata Darmin di The Westin Hotel Jakarta, Rabu (9/8).

Dia menjelaskan, dengan digabungkannya bantuan sosial, maka pemberian bantuan tersebut bisa lebih terarah dan fokus. Dengan demikian, maka pemerintah akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan di Indonesia.

"Bantuan sosial harus lebih terarah dan fokus. Tidak boleh lagi masing masing sasarannya tidak konvert. Artinya, kita harus effort yang lebih besar dibandingkan masa lalu, PKH begini, rastra begini, kartu pintar begini, subsidi lain lagi. Subsidi pupuk kok dikasih ke pabrik pupuk. Itu sampai tidak ke rakyatnya? Semua ini harus dikonvergenkan," imbuhnya.

"Misalnya, rastra, dikasihnya uang nontunai, pakai kartu, berarti apa, berasnya beli di pasar. Misalnya subsidi listrik, kalau nanti, sudahlah kita bantu saja nanti arahnya belum siap kita buat itu, tapi tarif bisa naik, inflasi juga, dan sebagainya," pungkasnya.