Strategi KKP Bandara Soekarno Hatta Deteksi Dokumen Syarat Perjalanan Palsu

Merdeka.com - Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno Hatta, Anas Ma'ruf, mengimbau masyarakat yang ingin melakukan penerbangan tidak memalsukan surat keterangan sehat dan dokumen lain yang diwajibkan. Sebab, pihaknya akan memeriksa secara rinci dokumen sebelum penumpang melakukan perjalanan.

"Jadi dalam rangka kita menjamin kesehatan dalam penerbangan dipastikan bahwa ketika datang ke bandara sudah membawa dokumen yang lengkap, baik dokumen perjalanan, dokumen kesehatan, juga identitas diri," ujarnya dalam diskusi daring bersama BNPB, Jakarta, Kamis (21/5).

"Kemudian pastikan ketika melakukan perjalanan dalam kondisi sehat. Jangan kemudian melakukan dalam tanda kutip beberapa kan ada pemalsuan. Jangan sampai melakukan itu," jelasnya.

Dia melanjutkan, pemeriksaan dokumen semakin diperketat dengan adanya beberapa isu pemalsuan. KKP Soekarno Hatta pun melakukan langkah antisipasi dengan memvalidasi dokumen bahkan tidak ragu melakukan konfirmasi terhadap fasilitas kesehatan jika ditemukan kejanggalan.

"Kami kan konsentrasinya mengecek kesehatannya ya jadi dokumen itu kita cek betul, kita validasi, dan kalau memang meragukan, kita bisa melakukan kroscek kepada yang bersangkutan maupun kepada fasilitas kesehatan yang menerbitkannya," jelasnya.

Anas mengajak masyarakat tidak melakukan hal-hal curang. Sebab, dalam masa pandemi Virus Corona saat ini pengetatan pemeriksaan di bandara dilakukan untuk menekan penyebaran.

"Artinya sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian menggunakan surat keterangan palsu, baik itu surat keterangan kesehatan maupun hasil tes cepatnya. Karena ini kita bersama-sama bertanggung jawab, sudah diberikan katakanlah izin untuk melakukan perjalanan dengan rambu-rambu tertentu dan tentu kita juga harus menjaga bahwa perjalanan ini sehat," tandasnya.

Pengelola Sebut 90 Persen Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Untuk Perjalanan Dinas

PT Angkasa Pura II (Persero) dan stakeholder di Bandara Soekarno-Hatta berkomitmen dalam memenuhi ketentuan di dalam Surat Edaran No. 04/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona.

Salah satu ketentuan tersebut adalah adanya kriteria pengecualian, atau kriteria orang yang boleh melakukan perjalanan yaitu mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta di bidang pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar dan fungsi ekonomi penting.

Lalu, perjalanan juga diperbolehkan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau anggota keluarga inti terkena musibah. Selanjutnya, diperbolehkan juga bagi WNI yang kembali ke Tanah Air dengan penerbangan repatriasi untuk kemudian melanjutkan ke daerah asal (connecting flight). Perjalanan juga boleh dilakukan oleh VIP/VVIP dan perwakilan negara asing.

Setiap orang yang masuk kriteria tersebut harus melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam SE 04/2020 untuk diperbolehkan melakukan perjalanan. Adapun penerapan di lapangan, misalnya di Bandara Soekarno-Hatta, pemeriksaan dokumen calon penumpang pesawat dilakukan di bandara oleh stakeholder antara lain Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), maskapai, dan institusi lainnya.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Agus Haryadi mengatakan, sebagian besar penumpang adalah penumpang yang memenuhi kriteria melakukan perjalanan dinas, yaitu yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta di bidang tertentu sebagaimana diperbolehkan di SE No. 04/2020.

"Dalam 10 hari terakhir atau pada 10 sampai 19 Mei 2020, penumpang yang berangkat dalam rangka perjalanan dinas di tengah pembatasan penerbangan ini setiap harinya mencapai 60-90 persen dari total jumlah penumpang setiap harinya. Kriteria lainnya adalah mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan WNI yang kembali ke Tanah Air dengan penerbangan repatriasi lalu melanjutkan penerbangan ke daerah asal," ujarnya, Kamis (21/5).

"Para penumpang diizinkan melakukan perjalanan dengan pesawat setelah mendapat klirens dari KKP, dan tentunya setelah menjalani berbagai pemeriksaan termasuk pemeriksaan dokumen dan fisik terkait kesehatan," sambungnya.