Merdeka.com - Kelompok suara terbesar yang bakal menjadi bidikan dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) adalah kaum buruh. Tidak dipungkiri, buruh kerap mengeluhkan pelbagai persoalan dan menuntut perbaikan kesejahteraan.

Bagaimana dua pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memperbaiki nasib buruh di Indonesia? Dalam dokumen visi misi Jokowi-JK, pasangan ini memiliki program pembangunan perumahan khusus buruh seperti yang saat ini tengah dijalankan.

Pasangan mantan Wali Kota Solo dan mantan Wakil Presiden ini juga bakal mengalokasikan anggaran negara untuk pelayanan hak-hak buruh. Jika terpilih jadi penguasa republik ini, Jokowi - JK bakal melarang perusahaan BUMN mempekerjakan buruh outsourcing.

Pasangan ini juga melihat perlunya mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja lokal saat pelaksanaan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean yang mulai berlaku tahun depan.

Jokowi-JK sudah mengantongi daftar UU ketenagakerjaan yang bakal disahkan. Mulai dari UU Tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU Tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU Tentang Kesehatan, UU Tentang Keperawatan, UU Tentang Kebidanan, UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Pekerja Media UU yang harus direvisi, UU Tentang Ketenagakerjaan, UU Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, UU Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Sementara untuk UU 39/2004 tentang penempatan TKI, rencananya bakal direvisi dengan menekankan pada aspek perlindungan. Tidak hanya itu, Jokowi-JK berniat mendorong perubahan UU Perseroan Terbatas untuk memberikan insentif kepada perusahaan. Insentif diberikan bagi perusahaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk dapat membeli saham perusahaan.