Stok Dalam Negeri Melimpah, SNNU Tolak Impor Garam 3 Juta Ton

Merdeka.com - Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU), Witjaksono menolak impor garam sebanyak 3 juta ton di 2021. Hal tersebut dengan mempertimbangkan stok garam dalam negeri yang cukup melimpah.

"Sesuai RPJMN bahwa pada 2021 prediksi garam nasional sebanyak 3 juta ton. Kebutuhan dalam negeri 4 juta ton. Jika impor 3 juta ton lalu petani makan apa? anak-anak mereka mau sekolah pakai apa?" ujar Witjaksono, Jakarta, Rabu (24/3).

Witjaksono mendesak pemerintah agar berpihak pada petani garam dengan melakukan pendampingan intensifikasi produksi pembukaan lahan garam baru sebanyak 100.000 hektare (ha).

"Meminta pemerintah gencar melakukan alih tehnologi serta modernisasi pertanian garam dan memberantas mafia garam serta mencari rente impor garam," jelasnya.

SNNU juga mendesak pemerintah supaya berhenti melakukan impor dalam 2 tahun ke depan hingga Agustus 2023. Serta mendesak pemerintah untuk membuat standar harga garam minimal Rp700 hingga Rp1.000 per Kilogram (Kg).

"Dari data yang ada seharusnya impor tahun ini hanya 1 juta ton tidak lebih. Karena stok di petani cukup banyak," tandasnya.

Impor Garam Tak Boleh Lebih 1,7 Juta Ton

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti angkat bicara terkait rencana pemerintah melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton tahun ini. Menurutnya kebutuhan impor tersebut terlalu besar, sementara garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton.

"Garam impor tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton. Kalau lebih harga garam petani kita akan hancur lagi please!," tulisnya seperti kutip dari laman Twitternya @susipudjiastuti, Selasa (23/3).

Dia mengatakan, jika impor garam bisa diatur tidak lebih dari 1,7 juta ton, maka harga garam dari petani tidak akan jatuh. Seperti halnya pada tahun 2015 sampai dengan awal 2018, harga garam petani bisa mencapai rata-rata di atas Rp1.500 bahkan sempat ke Rp2.500.

"Sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan membuka keran impor garam 3 juta ton tahun ini, untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Menurutnya, kualitas garam industri yang diproduksi dalam negeri belum menyamai kualitas garam impor.

"Jadi yang kita bicarakan adalah garam hasil impor untuk kebutuhan industri, di mana garam kita yang dikerjakan PT Garam dan petani garam belum bisa menyamai kualitas garam industri," jelas Mendag dalam acara Weekly Update bersama Menteri Perdagangan, Jumat (19/3).