Sri Mulyani Yakin UU P2SK Bisa Bawa RI Jadi Negara Berpenghasilan Atas

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi salah satu kunci agar sektor keuangan di Tanah Air bisa menunjang misi Indonesia menjadi negara berpendapatan atas, atau high income country.

"Ini sangat strategis, karena Indonesia tidak mungkin untuk terus tumbuh berkembang maju menjadi negara yang high income tanpa perkembangan sektor keuangan yang kuat. Jadi, Komisi XI DPR RI yang mengajukan RUU P2SK merupakan inisiatif yang luar biasa strategis, dan sangat menentukan kemajuan tersebut," ujar Sri Mulyani seusai Rapat Paripurna soal penyetujuan RUU P2SK, Kamis (15/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebutnya telah bersurat untuk membentuk panitia antar kementerian yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenkop UKM dan Kemenkumham untuk bersama-sama membahas RUU ini.

Dalam proses perancangan RUU P2SK, pemerintah juga turut mengundang partisipasi masyarakat dan stakeholder secara fundamental, yang dilakukan melalui berbagai forum dan kanal, baik FGD, seminar, dan membentuk situs atau website.

"Lebih dari 2.700 masukan masuk dalam website kita, dan dari berbagai masukan yang diperoleh dari rapat konsultasi FGD dari berbagai pihak, akademisi, industri, dan pelaku lain," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun menjelaskan, Omnibus Law di sektor keuangan ini menggambarkan pentingnya Indonesia lakukan reformasi 17 UU di sektor keuangan, beberapa diantaranya bahkan usianya sudah di atas 30 tahun.

"Sementara perkembangan sektor keuangan luar biasa sangat cepat. Dari sisi industri mengalami perubahan karena teknologi, kemudian instrumen yang muncul, preferensi dari masyarakat, akan tentukan bagaimana regulasi dan kebijakan untuk menyeimbangkan menjaga keamanan investor dan konsumen, serta industri bisa terus berkembang," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com