Sri Mulyani Temukan 5,4 Juta Kepesertaan Ganda di Data Jaminan Kesehatan Nasional
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu diperbaiki. Sebab selama ini ada 5,4 juta peserta JKN dalam BPJS Kesehatan dengan nomor induk kepesertaan (NIK) yang sama alias ganda.
Sri Mulyani mengatakan, temuan ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Berdasarkan hasil review BPKP, terdapat indikasi data kepesertaan ganda sebanyak 5,4 juta jiwa peserta dengan NIK yang sama," ujar dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).
Selain itu, temuan BPKP lain menyebut masih ada peserta PBI yang tidak terdapat dalam basis data terpadu (BDT), sementara di sisi lain terdapat masyarakat miskin yang terdapat dalam BDT namun belum menjadi peserta PBI.
"Rekomendasi kebijakan, mengeluarkan peserta PBI yang tidak masuk dalam BDT, melakukan cleansing data kepesertaan ganda dan mendaftarkan masyarakat yang terdapat di BDT (yang berhak) namun belum menjadi peserta PBI," kata dia.
Sementara terkait defisit BPJS Kesehatan, pemerintah kembali mencairkan dana talangan tahap kedua sebesar Rp 5,2 triliun. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap, yaitu di awal dan akhir Desember 2018.
"Kemarin sudah dicairkan Rp 3 triliun. Yang Rp 2,2 triliun akan kami cairkan sebelum akhir tahun ini," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Keuangan memberikan keringanan utang kepada 2.821 debitur.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPosisi Sri Mulyani di kancah internasional itu juga turut berdampak positif terhadap reputasi perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya