Sri Mulyani Soroti Lambatnya Penyerapan Program PEN di Daerah
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat terus mengebut realisasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Di sisi lain, dia menyayangkan penyerapan program PEN di tingkat pemerintah daerah yang terbilang lambat.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan terus menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan," ujarnya saat dalam sesi teleconference, Kamis (22/10).
"Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal," sambung dia.
Sebagai contoh, bantuan PEN dari sisi kesehatan yang sebesar Rp30,4 triliun. Namun, belanja di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September baru mencapai Rp13,3 triliun.
"Untuk jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp22,8 triliun baru Rp11,7 triliun atau sekitar 51 persen. Masih ada tiga bulan berarti, 49 persen seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah," imbuhnya.
Sementara untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp19,24 triliun dari APBD baru dibelanjakan Rp2,6 triliun sampai dengan akhir September, atau hanya 13,7 persen.
"Ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non-anggaran yang perlu untuk kita atasi bersama. Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang juga mengalami shock sangat besar pada tahun 2020 ini akibat covid," tuturnya.
"Namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru, dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya," tegas Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaSelain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya