Sri Mulyani Sentil Pemda Tak Optimal Manfaatkan Dana Transfer Daerah

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa dana transfer ke daerah masih belum bisa dioptimalkan Pemda untuk pembangunan daerah. Padahal 70 persen dari APBD berasal dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Belum optimalnya pemanfaatan TKDD dalam pembangunan daerah meskipun 70 persen dari APBD itu itu berasal dari TKDD," kata kata Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, DPR RI membahas RUU HKPD, Jakarta, Senin (13/9).

Artinya, lanjut Sri Mulyani, dana transfer daerah sebagai sumber utama keuangan daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah. Tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil, baru digunakan untuk belanja modal.

"DAU habis buat belanja pegawai, sedangkan DAK untuk belanja modal. Artinya belanja modal ini tergantung dari transfer pusat ke daerah," kata dia.

Pola ini pun disebut sebagai crowding out, yakni menggunakan DAK untuk belanja produktif. Padahal esensinya DAK hanya sebagai penunjang atau pelengkap dari keseluruhan TKDD atau APBD.

"Artinya ini ada crowding out," kata dia.

Padahal selama ini, kata Sri Mulyani alokasi APBN yang disalurkan ke daerah di luar Jawa-Bali secara angka lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan yang diterima dari daerah. "Belanja APBN buat daerah di luar Jawa-Bali jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang diterima dari daerah," kata dia.

Rincian Pendapatan Jawa-Bali

Dalam kurun waktu 2016-2019, tercatat pendapatan dari Jawa-Bali sebesar Rp1.285,08 triliun dengan anggaran belanja hanya Rp398,10 triliun. Sementara pendapatan dari luar Jawa-Bali sebesar Rp252,64 triliun dengan anggaran belanja Rp661,93 triliun.

Meski begitu dia tidak menutup mata manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir. Terlihat sejumlah perbaikan antara lain peningkatan pemerataan keuangan daerah dan peningkatan capaian layanan publik.

"Memang harus ada progres yang dilalui tapi pelaksanaannya ini masih ada beberapa tantangan yang kita semua melihat," tutup Sri Mulyani.