Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak seperti cerita rakyat yang bisa selesai dalam satu malam dan terjadi dengan sendirinya layaknya kisah Roro Jonggrang. Pembangunan butuh ketekunan dan komitmen Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk merencanakan, mengkalkulasi, dan mengeksekusi sebuah proyek infrastruktur.

"Dengan begitu belanja anggaran sebesar Rp2.540 triliun mampu memberikan dampak yang luas. Kalau mau Indonesia maju, sulit rasanya untuk tidak membangun infrastruktur," ujar Sri Mulyani melalui laman instagramnya, Jumat (29/11).

Dia mengatakan, tantangan pembangunan Infrastruktur sangat banyak. Mulai dari penyiapan proyek, penstrukturan pembiayaan, visibilitas lingkungan, dampak sosial hingga eksekusi tepat waktu, tidak melebihi batas waktu dan biaya serta terjaga akuntabilitasnya.

Dalam melaksanakan APBN 2020 Indonesia akan membelanjakan sebesar Rp2.540 triliun di mana 33,7 persen akan dibelanjakan melalui transfer keuangan daerah yaitu sebesar Rp859 triliun. Maka dilihat dari posturnya saja untuk mencapai tujuan prioritas membangun pondasi Indonesia maka sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda adalah kunci.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap, sinergi pemerintah pusat melalui perusahaan pembiayaan seperti PT SMI dan pemerintah terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, akan semakin banyak proyek yang terlaksana tanpa terhambat pembiayaan.

"Saya berharap agar PT SMI terus menerus melakukan sinergi dan akselerasi pembangunan dengan seluruh stakeholder dan meningkatkan kompetensi teknis. Selain itu, PT SMI juga diharapkan dapat terus mendukung dan membangun komunitas praktisi yang memiliki komitmen, keahlian, dan pengalaman dalam pembangunan," tandasnya.

Swasta Garap Proyek

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak rakus mengambil semua proyek. Sebab, pengaruh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) porsinya tidak terlalu besar terhadap perekonomian Indonesia.

"Pengaruh APBN hanya 14-16 persen terhadap ekonomi kita, betul? Kok tidak yakin? Saya ingat terus loh," kata dia, dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Lotte Avenue, Jakarta, ditulis Jumat (29/11).

Menurutnya, yang mempengaruhi perekonomian adalah sumbangsih dari sektor swasta. Dengan demikian, dia meminta agar swasta diberikan kesempatan untuk menggarap proyek.

"Oleh karena itu sering saya sampaikan berkali-kali sata sampaikan swasta itu berikan terlebih dulu kalau ada peluang, kalau ada kesempatan. Hati-hati jangan dikit-dikit diambil BUMN," dia menambahkan.

"Ini banyak hadir BUMN, swasta dulu. Kalau swasta tidak mampu mengerjakan, siapkan BUMN mengerjakan," ujarnya.

Apalagi, perusahaan BUMN bisa memperoleh bantuan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga bisa mendahulukan swasta yang modalnya cukup. Jika swasta tidak mau, barulah BUMN masuk. Namun jika keduanya enggan sebab kurangnya nilai ekonomis atau dinilai tidak menguntungkan, maka proyek diambil alih oleh pemerintah.

BUMN Garap Proyek Bernilai Kecil

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto, mengingatkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak rakus menggarap seluruh proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Sesuai dengan aturan, BUMN hanya bisa menggarap untuk proyek yang nilainya di atas Rp100 miliar.

"Sekarang ada BUMN ngerjakan proyek Rp30 miliar saya temukan kemarin, ini ada kontrak BUMN saya tanya nilainya berapa? Rp30 sekian miliar," katanya ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (14/11).

Dia pun merasa heran masih ada saja BUMN yang rakus menggarap proyek-proyek yang secara nilai kecil. Atas kejadian itu, dirinya juga mendesak seluruh kementerian lembaga terkait agar mengawasi seluruh proyek-proyek yang menjadi polemik antar BUMN dan swasta.

"Kok masih bisa lolos. Saya tidak tahu aturannya tendernya sudah lama atau gimana tapi kok ini bisa lolos. Padahal aturan menteri, BUMN hanya boleh Rp100 miliar ke atas. Tapi ada satu dua yang tidak ketangkep prosesnya," kata dia.

Dandung mengatakan apabila ini dibiarkan maka akan menghancurkan perusahaan-perusahaan swasta yang notabenya juga ingin turut andil menggarap proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

"Dari data Gapensi jumlah perusahaan kecil drop hampir 50 persen selama 4 tahun terakhir. SEharunya ketika kita membangun harus jalan bareng tapi ternyata BUMN semakin gendut dan teman-teman swasta tidak ini harus diperbaiki," jelas dia.