Sri Mulyani: Pandemi Jadi Momentum untuk Reformasi Menggunakan Teknologi

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masa krisis saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan reformasi dengan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut karena keadaan pasca Covid-19 masih belum bisa dipastikan hingga vaksin ditemukan.

"Semua ini akan dapat dilakukan karena saat ini teknologi berperan penting dalam kehidupan masyarakat luas," ujar Sri Mulyani dalam webinar, Jakarta, Selasa (7/7).

Covid-19 telah mempengaruhi masyarakat hingga level akar rumput. Teknologi dapat menyelamatkan sebagian ekonomi dengan konversi offline ke online business atau ecommerce, yang berpotensi dapat menyumbang tax revenue.

Untuk itulah, Pemerintah fokus dalam mendukung sektor prioritas yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan sektor riil, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian, masih terdapat kendala terbesar terkait data per orang maupun data UMKM terdampak.

Oleh karena itu, pembaharuan data penting untuk dilakukan selaras dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya dalam hal data perpajakan, teknologi dapat meningkatkan tax compliance dengan kemudahan menyampaikan SPT secara online serta kecepatan dan ketepatan proses tax return.

Teknologi dapat membantu mengurangi korban pandemi, misalnya teknologi ventilator untuk kuratif, vaksin untuk preventif, aplikasi dokter online, dll. Teknologi juga dapat membantu pelaksanaan pendidikan yang terhambat pandemi, dengan belajar secara aman dari rumah dengan ICT.

"Teknologi bisa bantu kita. Reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan di Indonesia akan bergantung pada penggunaan teknologi. Sekarang saya transfer uang langsung ke sekolah atau puskesmas. Mereka bisa menggunakan anggarannya menggunakan aplikasi," jelasnya.

"Semua yang mereka butuhkan, material untuk kesehatan dan pendidikan akan masuk ke aplikasi. Nanti akan ada laporan langsung ke Menterinya. Hal ini memang tidak akan menyelesaikan semua masalah, tapi paling tidak meringankan bebannya karena Presiden inginnya semua itu efisien, tidak birokratik lagi," sambungnya.

Penggunaan teknologi juga bisa digunakan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Dengan situasi yang kian menantang, Pemerintah terus berupaya menghadirkan payung hukum bagi kebijakan yang dikeluarkan.

Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan jaminan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional seoptimal mungkin. Pemerintah juga telah melakukan langkah cepat dengan menyesuaikan defisit anggaran.

"Situasi ini sangat menantang. Defisit kita dari 5,4 persen menjadi 6,4 persen dari PDB hanya dalam 3 bulan belakang," kata Sri Mulyani.

Upaya pemerintah untuk pelebaran defisit ini ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan dalam hal ekonomi bahwa Pemerintah hadir untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Selain itu, dengan tersedianya anggaran, Menkeu berharap hal tersebut akan dapat memberikan dorongan bagi unit teknis untuk untuk dapat melakukan pembelanjaan yang lebih baik (better spending) mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dengan dibelanjakannya dana tanggap darurat Covid-19 ini diharapkan dapat memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang diperkirakan negatif pada kuartal kedua 2020 akibat diberlakukannya upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 secara meluas.