Sri Mulyani Minta Pemda Hapus Ketimpangan Antar Daerah

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui saat ini masih banyak ketimpangan antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Akibatnya pelayanan publik di berbagai wilayah sangat terasa bedanya. Padahal setiap daerah telah mendapatkan dana transfer dari pemerintah.

"Harusnya kualitas pelayanan masyarakat ini semakin rata dan kualitasnya sama. Mengurus KTP di Jakarta, Demak atau Papua sekalipun proses dan waktunya sama," kata Sri Mulyani dalam acara Kick Off Sosialisasi UU Harmonisasi Keuangan Daerah dan Pusat (HKPD) di Demak, Jawa Tengah, Kamis (10/3).

Dia tak ingin ada masyarakat yang merasa beruntung dan tidak beruntung lahir dan besar di sebuah wilayah. Anak yang lahir di kota dan di desa harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal seperti akses kesehatan, pendidikan, transportasi hingga pelayanan publik yang sama. Sehingga kualitas SDM menjadi sama baiknya.

"Kesenjangan ini harus kita perangi, anak Indonesia harus mendapatkan fasilitas yang sama dan memiliki prestasi yang sama agar pembangunan merata," kata dia.

Dia juga meminta pada pemda yang daerahnya masih tertinggal untuk mengejar ketertinggalan. Caranya dengan menggunakan dana transfer ke daerah yang diarahkan untuk melakukan perbaikan, dari DAU, DBH, Dana Desa hingga DAK fisik dan non fisik.

"Ini harus bisa mengejar ketertinggalan untuk daerah yang belum baik," kata dia.

Dia menyadari salah satu yang menjadi hambatan utama ketidakmerataan pembangunan karena kondisi geografis dan populasi yang juga tidak merata. Di jawa dengan kondisi geografisnya memiliki populasi yang padat. Sementara di papua jumlah populasinya lebih sedikit dengan kondisi geografis tersebut.

Untuk itu, pemerintah menghadirkan Undang-Undang HKPD sebagai formula khusus dalam mengelola dana pemerintah untuk pelayanan publik. Sehingga hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disesuaikan dengan populasi, kondisi geografis dan tantangan yang tidak sama.

"Kita tidak bisa membuat 1 formula karena Indonesia ini bhineka, maka formulaya akan disesuaikan dengan populasi, daerah dan sebagainya," tandasnya.