Sri Mulyani minta dividen BUMN Rp 43,6 triliun di 2018

Merdeka.com - Dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan total deviden yang harus disetorkan oleh BUMN sebesar Rp 43,697 triliun. Target tersebut lebih tinggi sekitar Rp 2 triliun dibandingkan dengan target deviden tahun 2017.

"Kami akan meminta BUMN untuk 2018 yang ada dalam nota keuangan RAPBN 2018, ditargetkan total dividen BUMN di dalam RAPBN adalah Rp 43,697 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (30/8).

Secara rinci, penerimaan deviden tersebut nantinya akan disumbang oleh perusahaan milik negara yang telah melantai di bursa saham (Tbk), perusahaan negara non Tbk dan BUMN dengan share holder pemerintah minoritas serta BUMN di Kementerian Keuangan.

"Terdiri dari BUMN yang Tbk, itu Rp 23,14 triliun yaitu 26 BUMN Tbk, kemudian 81 BUMN yang non Tbk sebesar Rp 19,538 triliun. Dan 18 BUMN di mana share holder pemerintah minoritas sebanyak Rp 112 miliar dan 6 BUMN di Kemenkeu Rp 906 miliar."

Menkeu Sri menegaskan, pembayaran deviden BUMN memiliki payout ratio yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kesehatan perusahaan. Pembayaran deviden tersebut dipengaruhi oleh situasi keuangan salah satunya kerugian perusahaan, sehingga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Selain BUMN yang memiliki kinerja positif, dan membayar dividen dengan payout ratio yang berbeda-beda tergantung dari situasinya. Ada juga BUMN yang masih belum mampu untuk membayar dividen karena mereka masih menghadapi situasi keuangan yang tidak baik, yaitu kerugian," pungkasnya.