Sri Mulyani Klaim Defisit Indonesia Imbas Pandemi Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pengelolaan utang Indonesia dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai dampak dari pandemi Covid-19 masih lebih baik dibandingkan berbagai negara lain di dunia. Tahun 2020 misalnya, defisit APBN terhadap PDB berada di angka 6,1 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara yang mengalami defisit hingga dua angka.

"APBN kita tahun 2020 defisitnya 6,1 persen. Di India terjadi lonjakan defisit hingga 12,3 persen dari PDB, RRT defisitnya 11,4 persen dari PDB, Jepang defisitnya 12,6 persen dari PDB, Inggris defisit 13,4 persen dari PDB dan Amerika Serikat defisit 15,8 persen dari PDB," tutur Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Jakarta, Selasa (24/08).

Menteri Sri Mulyani mengatakan terjadinya defisit di masing-masing negara membuat rasio utang tiap negara mengalami kenaikan. Di Indonesia rasio kenaikan utang naik 9,2 persen menjadi 39,4 persen. India rasio utang naik 15,7 persen menjadi 89,6 persen dari PDB. Rasio utang RRT juga mengalami lonjakan menjadi 66,8 persen dari PDB karena naik 9,8 persen.

Di Jepang rasio utang naik 21,4 persen menjadi 256,2 persen dari PDB. Inggris pun mengalami kenaikan rasio utang 18,4 persen menjadi 103,7 persen. Sedangkan Amerika Serikat rasio utangnya naik 18,9 persen menjadi 12 persen. Berbagai rasio kenaikan utang tersebut terjadi dalam satu tahun anggaran.

"Rasio utang semua naik hanya dalam 1 tahun anggaran," kata dia.

Posisi Utang Indonesia

Bila dibandingkan dengan Indonesia, tingkat rasio utang masih relatif lebih rendah dari berbagai negara tersebut. Artinya, kata Menteri Sri Mulyani, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola utang dan APBN dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

"Maka kita masih termasuk dalam negara yang berhati-hati dan prudent dalam kelola APBN bahkan dalam situasi syok yang luar biasa," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah akan terus merencanakan pembiayaan secara hati-hati setiap tahun dengan perhitungan yang terintegrasi antara rencana penerimaan dan pembiayaan. Tentunya dalam hal ini melibatkan dan menunggu disepakati oleh DPR RI.