Sri Mulyani Kesal Realisasi Belanja Bansos Daerah Lamban

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyayangkan pemerintah daerah yang lamban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini tercermin dari penyerapan belanja perlindungan sosial daerah yang baru mencapai Rp5,86 triliun pada Agustus 2021. Turun -27,4 persen dibandingkan Agustus lalu yang mampu menyerap Rp8,07 triliun.

"Belanja perlindungan sosial daerah juga mengalami penurunan dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya daerah juga tetap memiliki peranan penting," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, (23/9).

Padahal lanjut dia, dana bantuan sosial di daerah mengalami peningkatan karena adanya penyebaran virus Covid-19 varian delta. Namun belanja daerah untuk bantuan sosial tidak dipercepat. "Jadi dana bansosnya naik terutama dalam saat mengalami delta namun belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan," kata dia.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah untuk segera mencairkannya. Meskipun dana yang diberikan tidak sebanyak bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Ini kita dorong dalam koordinasi rapat-rapat daerah dalam APBD-nya. Meskipun dananya tidak sebesar pusat tapi perlu didorong untuk membantu masyarakat terutama dalam situasi yang luar biasa berat saat ini," kata dia

Bendahara negara ini menjelaskan bila suatu daerah langsung membelanjakan dana transfer dari pemerintah pusat, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Namun masih ada saja daerah yang tidak langsung menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Sehingga dampak selanjutnya akan menyulitkan proses penyaluran dana berikutnya karena tidak melengkapi persyaratan salur berupa laporan penggunaan dana.

"Jadi bayangkan pada saat transfer sudah kita mintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur mereka pun tidak membelanjakannya," kata dia.