Sri Mulyani Bocorkan Alasan Pemindahan Ibu Kota Tak Masuk RAPBN 2020

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku sengaja tidak memasukkan anggaran pemindahan ibu kota negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sebab, kajian hingga desain yang dilakukan terhadap ibu kota baru ini masih belum rampung.

"Kita tidak memasukkan dalam RAPBN 2020 karena seperti dilihat masih dalam perencanaan dan nanti tergantung pada desain akhirnya. Seperti Pak Presiden sampaikan, APBN pada tahap awal tidak akan besar kebutuhannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2020, Jakarta, Jumat (16/8).

Sementara itu, Menteri PPN/Kelala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada yang lebih penting selain membicarakan masuk atau tidaknya anggaran pemindahan ibu kota itu dalam RAPBN 2020. Menjadi persoalan adalah kemampuan pemerintah dalam menarik investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru.

"Total dengan tahap pertama yang luasnya 40 ribu hektar dengan target 1,5 juta orang itu adalah Rp 485 triliun. Itu kebutuhan investasi," kata dia.

Kebutuhan investasi untuk membangun pusat pemerintahan baru dalam 5 tahun ke depan bahkan diproyeksikan menelan biaya hingga Rp 500 triliun. Di mana APBN sendiri itu hanya sekitar sekitar Rp 93 triliun.

"Itu pun kita tidak akan mengambil sumber APBN murni yang berasal dari pajak dan PNBP," katanya.

Sumber-sumber pendapatan itu pun di dorong dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru maupun Jabodetabek. Artinya kita tidak mengganggu sumber penerimaan APBN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sekecil mungkin dalam implementasi pemindahan ibu kota. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN," ujarnya dalam pidato Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR, Jakarta.